Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi Covid-19 jadi salah satu yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan tatanan dunia, serta berdampak pada perubahan kehidupan manusia.

Salah satunya masyarakat yang mulai mengandalkan teknologi dalam aktivitas keseharian.

Termasuk sektor keuangan yang ikut bertransformasi. Sehingga pelayanan publik dinilai jadi subyek yang perlu menyusul perubahan tersebut.

Hal ini disampaikan Pakar Transformasi dan Perubahan, Profesor Rhenald Kasali dalam forum diskusi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertajuk forum 'Transformasi Pengelolaan Keuangan Haji dalam Pengembangan Ekonomi Digital Syariah dan Ekosistem Haji' di Jakarta, Senin (19/12/2022).

"Pasca-pandemi, masyarakat juga lebih suka untuk melakukan aktivitas luar ruangan. Kini masyarakat semakin mengandalkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Sektor keuangan pun ikut bertransformasi," kata Rhenald.

Baca juga: Raih Penghargaan Internasional, Dirjen Dukcapil Disebut Berhasil Transformasi Digital Pemerintahan

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menerangkan guna menyelaraskan perkembangan teknologi, sektor pelayanan publik perlu menyusulnya.

Menurutnya, ada beberapa esensi disrupsi dalam setiap perubahan yang terjadi, diantaranya kecepatan terus dipacu, manusia tergantikan oleh robot, chatbot dan AI serta munculnya useless generation utamanya mereka yang bermental penumpang.

"Pelayanan publik, tentu menjadi salah satu subjek yang perlu juga untuk bertransformasi, termasuk BPKH," terang dia.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Indra Gunawan menyampaikan bahwa pada tahun-tahun mendatang transformasi digital merupakan keniscayaan. Termasuk pada pelayanan pengelolaan keuangan haji yang transparan dan akuntabel.

"Sejak 2018 - 2022 biaya haji yang dikucurkan BPKH untuk keberangkatan setiap jemaah terus mengalami peningkatan, tetapi biaya yang dikeluarkan oleh jemaah angkanya tidak naik secara signifikan. Ini menjadi salah satu isu utama yang perlu diinformasikan kepada masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban BPKH dalam mengelola uang umat," kata Indra.

Adapun dalam mendukung transformasi digital, BPKH saat ini tengah membangun platform yang dapat digunakan berbagai pihak penyedia jasa penyelenggaraan haji, dan turut melibatkan dua negara yakni Indonesia dan Arab Saudi.

Platform tersebut diharapkan dapat menjadi manajemen krisis BPKH dalam menghadapi tantangan di masa depan, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

"Platform BPKH dapat dimanfaatkan sebagai 'marketplace' untuk pelaku bisnis syariah untuk menawarkan jasanya. Kita tidak mendisrupsi bisnis yang lain, tetapi meng-leverage bisnis tersebut," ujar Anggota Dewan Pengawas BPKH, Heru Muara Sidik.

"Kita harus menyambut perubahan itu sedari dini. BPKH harus bersiap dalam menghadapi krisis di masa depan. Karenanya platform ini jadi salah satu manajemen krisis kami."

"Semoga platform ini dapat mendatangkan keuntungan tidak hanya untuk BPKH tetapi bagi semua orang," pungkas Heru.