Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Fahri Hamzah: Pemberantasan Korupsi Sukses Jika Tak Ada Lagi Orang Ditangkap KPK

Fahri Hamzah mengatakan pemberantasan korupsi dikatakan sukses apabila tak ada lagi orang yang ditangkap atau operasi tangkap tangan (OTT).

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Fahri Hamzah: Pemberantasan Korupsi Sukses Jika Tak Ada Lagi Orang Ditangkap KPK
Tribunnews/Irwan Rismawan
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah berpose usai wawancara khusus dengan Tribun Network di Jakarta, Kamis (3/6/2021). Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan pemberantasan korupsi dikatakan sukses apabila tak ada lagi orang yang ditangkap atau Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Hal itu merespons pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) soal operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) itu menyebut OTT KPK tidak bagus karena membuat negara jelek.

Fahri menegaskan dirinya kerap kali menyampaikan bahwa OTT tidak efektif apabila tak disertai strategi pencegahan korupsi yang masif.

"Kalau mau diperiksa sebenarnya saya banyak sekali membuat pernyataan tentang tidak efektifnya OTT apabila tidak disertai dengan strategi pencegahan korupsi yang lebih masif. Karena OTT itu sendiri secara hukum mudah dipersoalkan," kata Fahri kepada Tribunnews.com, Selasa (20/12/2022).

Menurut Fahri, perubahan undang-undang (UU) KPK pada tahun 2019 lalu juga diharapkan memperkuat aspek pencegahan korupsi.

Berita Rekomendasi

"Itu sebabnya perubahan UU KPK sebenernya memberikan kesempatan kepada KPK untuk mendesain strategi pemberantasan korupsi yang efeknya lebih masif dan saya kira UU ini juga memperkuat aspek pencegahan," ujarnya.

Eks Anggota DPR RI itu menegaskan suksesnya pemberantasan korupsi bukan karena banyaknya orang yang ditangkap.

"Padahal sebenarnya suksesnya pemberantasan korupsi apabila tidak ada lagi orang ditangkap karena korupsinya sudah berhasil dicegah oleh seluruh aparatur pemerintahan yang bertugas," ucap Fahri.

Baca juga: Wakil Presiden Maruf Amin: OTT KPK Berkurang Apabila Pencegahan Korupsi Berhasil

Lebih lanjut, Fahri berharap pemerintah bisa mendesain strategi pemberantasan korupsi yang berorientasi pada penegakan hukum profesional dan transparan.

"Jadi itulah yang harusnya didesain di depan sehingga negara kita kembali ke dalam satu situasi normal di mana orientasinya adalah penegakan hukum yang profesional dan transparan," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves), Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya digitalisasi sebagai salah satu upaya mencegah korupsi.

Luhut juga menyinggung agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terlalu mudah melakukan operasi tangkap tangan (OTT), sebab menurutnya akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digitalisasi, siapa yang mau melawan kita," ujarnya.

Menkomarinves mengatakan Inggris memuji Indonesia soal digitalisasi sistem.

Ia bercerita, belum lama ini diwawancara dengan stasiun TV Bloomberg, dimana ia menjelaskan 4 pilar Indonesia terkait efisiensi dengan digitalisasi, hilirisasi hingga penyaluran dana Desa, dan komoditi.

"Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, tidak mau maling saja, pasti bisa. Ya kalo hidup - hidup sedikit, boleh lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga aja kau. Jadi KPK itu jangan sedikit - sedikit tangkap-tangkap. Lihat-lihat lah. Tapi kalau sudah di digitalisasi menurut saya tidak bisa main-main," ujarnya.

Baca juga: Luhut Sebut OTT Jelek, Wakil Ketua KPK: Jangan Disalahartikan

Luhut menjelaskan dengan adanya digitalisasi pelayanan publik akan memperkecil kesempatan korupsi di tingkat kementerian/lembaga hingga di pemerintah daerah (Pemda).

Misalnya digitalisasi di pelabuhan. Menkomarinves mengatakan 14 pelabuhan di tanah air sudah terintegrasi dengan digital yang ditargetkan selesai tahun ini.

Ia menargetkan tahun depan 149 pelabuhan kecil sudah masuk dalam sistem yang kemudian diintegrasikan dengan sistem pelabuhan udara.

Dengan adanya digitalisasi diharapkan berdampak pada berbagai macam aspek, termasuk aspek ekonomi, industri, hingga pendidikan.

"Jadi orang mau korupsi apa lagi kalau sudah masuk sistem. Kan uangnya masuk sistem. Sudah berapa ribu triliun. Efisiensi kita lakukan," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas