Populer Nasional: Reaksi KPK soal Luhut Sebut OTT Bikin Jelek Citra Negara, Seleksi PPPK 2022
Berita populer nasional Tribunnews: Reaksi KPK soal Luhut sebut OTT bikin citra negara jelek, hingga seleksi PPPK Tenaga Teknis 2022.
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Nanda Lusiana Saputri
TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini berita populer nasional Tribunnews.com.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) membuat citra negara jelek.
Seperti diketahui, pernyataan Luhut ini disampaikan ketika menghadiri acara yang digelar KPK, Selasa (20/12/2022).
Sementara itu, pemerintah telah membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022.
Setidaknya ada 39 kementerian/lembaga yang membuka seleksi pendaftaran.
Dirangkum Tribunnews.com, Kamis (22/12/2022), simak berita populer nasional berikut ini:
Baca juga: 3 Pernyataan Kontroversi Luhut Binsar Pandjaitan, Kritik OTT KPK hingga Wacana Pemilu 2024 Ditunda
1. KPK Angkat Bicara usai Luhut Sebut OTT Bikin Citra Indonesia Jelek
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut giat operasi tangkap tangan (OTT) membuat citra Indonesia di mata internasional menjadi buruk.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengungkapkan cara kerja dari lembaga anti rasuah ini tidak hanya penindakan saja seperti OTT.
Namun, katanya, KPK menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan terukur secara holistik.
"Cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan saja tapi diselesaikan dengan kerja-kerja terukur secara holistik," ujarnya ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (21/12/2022).
Ali menjelaskan penindakan bagi tersangka korupsi tidak semata-mata hanya dilakukan berupa penangkapan seperti OTT saja.
Namun, juga ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK dalam rangka langkah antisipatif.
"Hal ini kita wujudkan dari setiap KPK melakukan tindakan tangkap tangan ataupun menangani perkara tindak pidana korupsi di suatu wilayah ataupun sektor tertentu, KPK segera bergegas melakukan berbagai upaya pencegahan ataupun pendekatan pendidikan antikorupsinya," kata Ali.