Soal Kemungkinan Reshuffle Kabinet Jokowi, Nasdem Akui Siap Terima Keputusan Apapun
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai NasDem Effendi Choirie menyebut NasDem akan menerima semua putusan Jokowi terkait Reshuffle Kabinet.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Effendi Choirie turut menanggapi soal kemungkinan reshuffle kabinet Indonesia Maju yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Effendi menyebut NasDem akan siap menerima apapun keputusan yang diambil oleh Presiden Jokowi, termasuk soal reshuffle kabinet.
Tak hanya itu, Effendi juga mengatakan NasDem akan siap menghadapi segala situasi.
"Bagi Nasdem siap menghadapi segala situasi,” kata Effendi dilansir Kompas.com, Jumat (23/12/2022).
Lebih lanjut Effendi menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.
“Itu hak prerogatif Presiden, silahkan, apa maunya,” ujarnya.
Baca juga: Jokowi Singgung Reshuffle, PDIP Terang-terangan Minta 2 Menteri NasDem Dicopot & Komentar Pengamat
Meski demikian Effendi enggan banyak mengomentari soal urgensi reshuffle kabinet tersebut.
Karena menurutnya, perlu tidaknya reshuffle kabinet ini tergantung pada perasaan presiden.
“Perlu atau tidak (reshuffle) tergantung perasaan presiden,” ungkap Effendi.
Diketahui, saat ini ada tiga kader Nasdem yang duduk sebagai menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Ketiganya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Baca juga: Daftar Menteri yang Belum Pernah Kena Reshuffle, Dipertahankan Jokowi Selama 2 Periode
Jokowi Sebut Reshuffle Kabinet Mungkin Dilakukan
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.
Hal ini disampaikan Jokowi usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022).
“Mungkin,” kata Presiden Jokowi.
Hanya saja Presiden Jokowi tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.
“Ya nanti,” katanya.
Baca juga: Jokowi Singgung Reshuffle Kabinet, Wakil Ketua Umum PPP: Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden
Sebelumnya, sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Hal itu terungkap dalam temuan lembaga survei Charta Politika pada tanggal 8 sampai 16 Desember 2022.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.
"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).
Baca juga: PPP Tak Khawatir Presiden Jokowi Buka Opsi Lakukan Reshuffle Kabinet
Karenanya, Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.
Ia berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.
"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ungkap dia.
Baca juga: Survei Charta Politika: Mayoritas Publik Setuju Jika Jokowi Reshuffle Kabinet
Terlebih, kata Yunarto, menjelang tahun politik sejumlah para menteri tampaknya fokus untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan Jokowi yang sudah tidak bisa maju kembali," ucap Yunarto.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)(Kompas.com/Tatang Guritno)