TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belakangan ini desakan agar presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet alias reshuffle kabinet mencuat jelang berakhirnya masa jabatan Jokowi pada 2024 mendatang.

Desakan reshuffle menguat setelah keputusan Partai NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Sejumlah kelompok pendukung Jokowi tak suka NasDem mendukung sosok yang dinilai bertentangan dengan Jokowi secara politik.

Bahkan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir agar NasDem direshuffle sebab berkompromi dengan pihak yang dianggap mereka berseberangan dengan pemerintah.

Baca juga: Jokowi Buka Kemungkinan Reshuffle Kabinet, PDIP hingga NasDem Beri Tanggapan

NasDem juga dianggap melanggar etika pemerintah.

"Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," ujar Hasto Kristiyanto.

Selain itu, lembaga Charta Politika Indonesia dalam rilis survei terbarunya juga menyebut bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi ada di angka 72,9 persen.

Pada saat yang sama, kepuasan publik terhadap kinerja menteri-menteri Jokowi hanya 60,5 persen.

Charta menyebut ada 61,8 persen responden yang setuju reshuffle kabinet.

Sebanyak 26,6 persen responden tak setuju Jokowi kembali merombak kabinetnya.

Jokowi pun sudah memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.

"Mungkin," kata Jokowi setelah meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat kemarin.

Hanya saja, Jokowi tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

"Ya nanti," ujarnya.

Baca juga: Tak Masalah Jika Kadernya Kena Reshuffle, NasDem: Itu Haknya Jokowi