Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara terbuka memberi sinyal akan adanya reshuffle menteri di kabinet kerjanya.

Menyikapi hal itu, Pengamat Sosial Politik Ubedillah Badrun menilai, Presiden Jokowi harus memikirkan secara cermat dampak dari perombakan kabinet tersebut.

Terlebih, belum lama, Jokowi melalui hak prerogatif nya juga sudah melakukan keputusan demikian.

"Jokowi akan berfikir keras untuk mempertimbangkan dampaknya," kata aktivis yang karib disapa Ubed itu saat dimintai tanggapannya, Minggu (25/12/2022).

Kendati demikian, Ubed tidak memerinci dampak apa saja yang harus difikirkan Jokowi.

Dirinya hanya berpandangan, ada sederet nama menteri di kabinet kerja Joko Widodo-Maruf Amin yang kemungkinan akan direshuffle, menyusul berhembusnya isu tersebut.

Setidaknya ada tiga perspektif yang digunakan oleh Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif untuk mereshuffle menterinya.

Perspektif yang dimaksud yakni loyalitas, koalisi dan perspektif kinerja, sambil mempertimbangkan dampak ke depannya.

"Jika menggunakan perspektif loyalitas pada Jokowi maka akan banyak yang direshuffle karena semakin banyak yang tidak loyal," kata Ubed.

Baca juga: Bukan Cuma dari NasDem, Pengamat Sebut Menteri yang Nafsu Nyapres Juga Pantas Direshuffle

Salah satu faktor ketidakloyalan yang dimaksud oleh Ubed di antaranya soal isu tiga periode. 

Di mana, terkait penambahan periode kepempimpinan itu banyak menteri yang setuju, sementara Jokowi tidak setuju.

"Maka menteri yang setuju tiga periode itu layak di reshuffle misalnya Luhut Binsar Panjaitan, Tito Karnafian, Airlangga Haryarto, Bahlil Lahadaila, Zulkifli Hasan," kata Ubed.

"Jika ketidakloyalan itu dilihat dari para menteri yang kesusu (nafsu) nyapres maka Prabowo Subianto, Erick Tohir, Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto juga layak direshuffle," sambungnya.

Kedua, jika dalam keputusan me-reshuffle menteri dengan menggunakan perspektif koalisi maka kemungkinan koalisi yang berseberangan dengan Presiden Jokowi akan direshuffle.

Ubed menilai, partai yang menterinya kemungkinan akan direshuffle dengan menggunakan perspektif ini adalah menteri dari Partai NasDem dan PKB.

"Dalam soal Capres maka para menteri yang berasal dari Partai NasDem harus direshuffle, karena NasDem mendeklarasikan capres yang tidak sesuai dengan keinginan Jokowi, begitu juga menteri yang berasal dari PKB," kata dia.

Terakhir, jika dalam keputusan reshuffle menggunakan perspektif kinerja, maka menurut Ubed, Jokowi harus cermat menentukan dan mengevaluasi kementerian mana yang dinilai tidak bekerja sesuai keinginan.

"Jika menggunakan perspektif kinerja kementerian maka Jokowi harus menganalisis secara cermat sejumlah menteri yang berasal dari partai maupun yang dari non partai," tukas dia.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022),presiden mengatakan bahwa reshuffle tersebut mungkin dilakukan.

"Mungkin," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Hubungan Jokowi dengan Paloh Retak Buntut Capreskan Anies, Akankah Berujung Menteri NasDem Digusur?

Hanya saja Presiden tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

"Ya nanti," katanya.