Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pertemuan Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan merupakan sinyal ada reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat.

"Kehadiran FX Rudy ke istana pastinya dilegacy untuk menegaskan bahwa akan terjadi reshuffle dalam waktu dekat ini dan sangat mungkin Pak Rudy akan masuk nominasi sebagai kandidat menteri," kata Adi saat ditemui di kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).

Adi pun memprediksi reshuffle tersebut bakal diumumkan Jokowi pada bulan depan atau tepatnya awal tahun 2023.

Baca juga: Dulu Diisukan Jadi Menpan-RB, Kini FX Rudy ke Istana di Tengah Wacana Reshuffle

Ia menegaskan siapapun yang diundang ke istana terutama di tengah isu reshuffle pasti dikaitkan dengan perombakan kabinet.

"Ini kan semacam kode bahwa nanti siapapun yang diundang ke istana dalam waktu dekat ini di tengah isu reshuffle pasti akan dikaitkan dengan reshuffle yang terus berhembus itu," ujarnya.

Karenanya, Adi menerangkan kedatangan FX Rudy di Istana Kepresidenan memperkuat isu reshuffle kabinet.

"Bagi saya, kedatangan FX Rudy ke istana pasti menguatkan isu bahwa reshuffle akan segera dilakukan oleh Jokowi. Mungkin bulan depan," ucapnya.

Jokowi Beri Sinyal Reshuffle

Jokowi pun sudah memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.

“Mungkin,” kata Jokowi setelah meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat (24/12/2022).

Hanya saja, Jokowi tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

“Ya nanti,” ujarnya.

NasDem Tak Masalah Reshuffle

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan pihaknya tak bermasalah jika Jokowi melakukan reshuffle.

Ali menegaskan reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

"Apa masalahnya? Itu haknya dia (Jokowi) kok," kata Ali kepada Tribunnews.com, Sabtu (24/12/2022).

Terkait kabar dua menteri NasDem diisukan bakal dicopot, Ali meresponsnya dengan santai.

"Kalau Kemudian (Menteri) NasDem direshuffle oleh pemerintah saya menganggap mungkin kader NasDem dianggap tidak cakap dalam membantu Jokowi," ucapnya.

Ali menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi yang tak bisa diganggu oleh siapapun.

"Apa masalahnya buat kami? Kan kewenangan copot dan tidak copot Jokowi. Kalau kemudian dia mencopot apa kami harus berani?" ujar dia.

Lebih lanjut, ia memastikan NasDem berkomitmen terus mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga 2024.

Terbukti, kata Ali, ketika partai besutan Surya Paloh tersebut mendukung Jokowi sejak periode pertama hingga kedua.

"Kami menjaga komitmen itu mendukung Jokowi sejak awal 2014 (periode pertama) sampai dengan 2024 kan," ungkapnya.

Menurut Ali, komitmen tersebut terus dijaga Partai NasDem hingga pemerintahan Jokowi selesai.

"Nah terjaganya komitmen itu bagi kita enggak bisa dilanggar," tuturnya.

PDIP Minta Menteri NasDem Dievaluasi

Isu reshuffle tersebut pun mengundang rekasi dari Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Saiful Hidayat alias Djarot.

Djarot berharap Jokowi untuk mengevaluasi beberapa menterinya. Apalagi, beberapa tahun terakhir kinerja beberapa menteri dirasa membuat negara mengalami kemunduran.

Djarot pun menyoroti satu contoh saat ini Indonesia masih melakukan impor beras. Padahal dulu, katanya, Indonesia sudah berbicara banyak ihwal swasembada beras.

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kepada Djarot saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat kemarin.

Djarot pun menyarankan agar dua Menteri Jokowi harus dievaluasi, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," ujarnya.

Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya agar program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ucapnya.