TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wacana reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan Jokowi kembali menguat.

Penyebabnya diduga sikap Partai Nasdem yang mulai tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi.

Diantaranya sikap politik Fraksi Nasdem di DPR RI yang sempat abstain atau masih mengambang terkait usulan pemerintah soal revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Padahal RUU IKN merupakan program unggulan Presiden Jokowi.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kondisi itu memicu munculnya isu reshuffle kabinet tiga menteri dari Nasdem.

Termasuk alasan lain Jokowi dan Surya Paloh beda dukungan calon presiden (capres).

Baca juga: Sinyal Reshuffle Makin Kuat, Jokowi Diprediksi Rombak Kabinet Awal Tahun 2023

 Sinyal kuat reshuffle kabinet pun mencuat. Berikut dirangkum Tribunnews.com, Kamis (29/12/2022), bukti-bukti Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet:

1. Hasil Survei Dua Lembaga

Hasil dua lembaga survei pada Desember 2022 ini menunjukkan mayoritas publik menginginkan adanya reshuffle kabinet.

Dua lembaga survei itu adalah Charta Politika dan  Poltracking Indonesia.

Survei  Charta Politika pada 6-18 Desember 2022 menunjukkan mayoritas publik setuju apabila Presiden Joko Widodo merombak kabinet atau melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpandangan reshuffle kabinet perlu dilakukan Jokowi bila ia ingin memastikan dirinya meninggalkan warisan yang baik setelah lengser kelak.

"Ada angka 61,8 persen yang menyatakan setuju, dan saya pikir ini yang paling penting ya buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy," kata Yunarto dalam konferensi pers, Kamis (22/12/2022).

Sementara hasil Survei Poltracking Indonesia menunjukkan 42,8 persen publik setuju adanya reshuffle  menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Publik juga yang menyatakan setuju terhadap perombakan kabinet pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin 42,8 persen," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam rilis survei secara virtual, Kamis (8/12/2022).

Namun, Hanta menyebut masih terdapat 25,5 persen publik tak menginginkan adanya reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. 

"Sedangkan 25,5 persen menyatakan tidak setuju," ujarnya.

2. Sinyal dari Presiden Jokowi

Presiden Jokowi memberi respon soal kemungkinan merombak atau reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu Jokowi sampaikan merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju ia merombak susunan kabinet.

"Mungkin," kata Jokowi seusai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jumat (23/12/2022).

Kendati demikian, Jokowi tidak mengungkapkan kapan reshuffle kabinet akan dilakukan.

3. Sinyal dari Wapres Ma'ruf Amin

Wacana reshuffle kabinet makin menguat setelah ditanggapi oleh Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin.

Dia menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengaku ada konsultasi terkait reshuffle dengan Presiden Jokowi. Namun, Ma'ruf mengatakan tak akan membocorkannya.

"Jadi kalau soal anu, apa konsultasi saya dengan presiden, itu tidak usah diceritakan kepada wartawan. Gitu ya," kata Ma'aruf usai peresmian enam Pusat Usaha Layanan Terpadu Koperasi dan UMKM, di Kabupaten Semarang, Selasa (27/12/2022).

Dia meminta agar menunggu keputusan dari Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet.

"Kita tunggu saja ya, apa yang terjadi atau tidak kita tunggu saja. Saya kira begitu, karena itu hak prerogatif presiden," ungkapnya.

4. Disetujui PDIP

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai wacana reshuffle atau perombakan menteri Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju kemungkinan besar terealisasi.

Sebab wacana tersebut digulirkan oleh partai penguasa yakni PDIP yang juga menaungi Presiden Joko Widodo, PDI Perjuangan.

"Ketika PDI-P yang bicara, apa pun judulnya, PDI-P ini adalah partai penguasa, partai tempat di mana Jokowi tumbuh dan besar, bahkan diusung sebagai capres. Dan itu nada usulannya (soal reshuffle) nggak main-main," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (27/12/2022).

Memang, kata Adi, ihwal reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Namun, selain dari PDI-P, sinyal reshuffle juga sempat dimunculkan oleh Presiden Jokowi sendiri.

Meski tak mengungkap rinci, Jokowi mengatakan bahwa dirinya tak menutup peluang perombakan kabinet.

Sebelumnya diberitakan, PDI-P meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Namun demikian, Djarot mengatakan, keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

5. Disetujui Projo

Relawan Jokowi di Pilpres lalu bahkan menyetujui adanya reshuffle kabinet.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jokowi (Projo) Handoko  menilai reshuffle atau perombakan diperlukan demi kebaikan kinerja kabinet di sisa waktu kepemimpinan Jokowi.

"Isu reshuffle, tentu kami tidak menolak atau apa. Kami pasti menyetujui beliau melakukan reshuffle yang kami yakin demi kebaikan kinerja kabinet di sisa waktu yang tersedia," ujar Handoko saat ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).

Walau begitu, Handoko menekankan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi.

Projo pun menyerahkan upaya reshuffle kabinet kepada Jokowi sepenuhnya.

"Karena beliau yang tahu persis bagaimana kinerja kabinetnya," ucapnya.

Kemudian, Handoko mengomentari isu Nasdem yang ingin dikeluarkan dari lingkaran koalisi pemerintahan Jokowi. Isu itu muncul dari PDI-P saat wacana reshuffle mencuat.

Handoko mengatakan, sejauh ini tidak ada gejolak politik yang cukup berarti. Namun, dia meyakini bahwa pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem menimbulkan dinamika politik.

"Situasi juga baik baik saja. Bahwa ada dinamika-dinamika politik, tentu pasti terjadi karena pasti ada deklarasi itu," imbuh Handoko.

6.  Buntut Kunjungan Rudy

Entah mengapa ketika Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, berkunjung ke Istana Negara Jakarta kerap akan ada reshuffle kabinet.

Seperti misalnya saat ramai isu reshuffle kabinet pada Agustus 2022 lalu.

Saat itu FX Rudi bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (29/8/2022).

Pertemuan itu juga hanya dihadiri Rudy dan Presiden Jokowi saja.

Dalam pertemuan itu, Rudy mengaku tidak ada pembahasan mengenai reshuffle kabinet.

Meski demikian sepekan kemudian Jokowi melakukan reshuffle kabinet. 

Di tengah isu reshuffle pekan ini, FX Rudy kembali dipanggil Jokowi ke istana.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pertemuan Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan merupakan sinyal ada reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat.

"Kehadiran FX Rudy ke istana pastinya dilegacy untuk menegaskan bahwa akan terjadi reshuffle dalam waktu dekat ini dan sangat mungkin Pak Rudy akan masuk nominasi sebagai kandidat menteri," kata Adi saat ditemui di kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).

Adi pun memprediksi reshuffle tersebut bakal diumumkan Jokowi pada bulan depan atau tepatnya awal tahun 2023.

Ia menegaskan siapapun yang diundang ke istana terutama di tengah isu reshuffle pasti dikaitkan dengan perombakan kabinet.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com