Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pelaksana Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) yang dipimpin Makarim Wibisono menyarankan Presiden Joko Widodo mengakui secara resmi terjadinya berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

Dalam laporan akhir dan rekomendasi yang telah diserahkannya kepada Menko Polhukam RI Mahfud MD, kata Makarim, ada dua hal penting.

Pertama, soal laporan mengenai hasil kerja Tim PPHAM yang telah dikerjakan sesuai Keppres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan Tim PPHAM.

Laporan tersebut, pada pokoknya mengungkap dan memberi analisa pada pelanggaran HAM masa lalu.

Kedua, rekomendasi mengenai pemulihan korban.

Ketiga, rekomendasi agar masalah pelanggaran HAM tidak terjadi lagi di Indonesia.

"Kedua, adalah usulan dari Tim PPHAM kepada bapak presiden agar bisa membuat pernyataan presiden Republik Indonesia mengenai pelanggaran hak asasi manusia masa lalu," kata Makarim saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Kamis (29/12/2022).

Lebih jauh, Makarim menjelaskan inti dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan Tim PPHAM dengan korban, keluarga korban, pendamping, dan unsur LSM adalah mereka menginginkan negara mengakui kasus-kasus pelanggaran HAM berst tersebut.

Karena sampai sekarang, kata dia, tidak ada satupun pengakuan negara terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. 

Oleh karena itu, kata Makarim, mereka sangat mengharapkan adanya pengakuan dari negara bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut.

Ia berharap saran tersebut bisa diterima oleh pemerintah dan bisa dijadikan pegangan. 

Dengan itu, lanjut dia, maka langkah-langkah lebih lanjut, baik mengenai pemulihan korban dan maupun bagaimana mencegah jangan terjadi itu bisa tersusun secara sistematis.

Artinya salah satu poin di rekomendasi itu, negara mengakui adanya pelanggaran HAM di masa lalu?

Baca juga: Mahfud MD Beberkan Ketidakmungkinan dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

"Ya (pengakuan negara atas pelanggaran HAM berat masa lalu). Itu usul kita. Jadi maksudnya rekomendasi kita itu kan nanti terserah Bapak Presiden," kata Makarim. 

Ketika ditanya lebih jauh mengenai perlunya presiden untuk meminta maaf atas itu, Makarim mengatakan yang terpenting bagi korban adalah pengakuan dari negara.

Soal permintaan maaf, kata dia, tergantung dari respons presiden.

"Tapi yang paling penting bagi korban itu adalah bahwa masalah ini diketahui, diakui oleh negara, dan negara bisa meminta maaf terhadap hal ini kan. Tentu saya rasa, tapi itu sama sekali sangat bergantung pada respons Bapak Presiden terhadap hal ini," kata Makarim.

Sebelumnya Makarim menyatakan bahwa kerja Tim PPHAM juga melihat pengalaman yang dilakukan di negara-negara lain.

Ia mencontohkan Rettig Commision yang dibentuk oleh Chili.

"Begitu Rettig Commission selesai maka diserahkanlah laporan kepada presiden Chili. Dan kemudian presiden Chili membuka hal ini kepada semua publik dan juga memberikan pandangan mengenai posisi presiden Chili terhadap hal itu," kata Makarim.