Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tim PPHAM Sarankan Presiden Jokowi Akui Terjadinya Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

PPHAM yang dipimpin Makarim Wibisono menyarankan Presiden Joko Widodo mengakui secara resmi terjadinya berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat

Penulis: Gita Irawan
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Tim PPHAM Sarankan Presiden Jokowi Akui Terjadinya Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Tribunnews.com/Gita Irawan
Ketua Tim Pelaksana Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) Makarim Wibisono usai konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Kamis (29/12/2022). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pelaksana Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) yang dipimpin Makarim Wibisono menyarankan Presiden Joko Widodo mengakui secara resmi terjadinya berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

Dalam laporan akhir dan rekomendasi yang telah diserahkannya kepada Menko Polhukam RI Mahfud MD, kata Makarim, ada dua hal penting.

Pertama, soal laporan mengenai hasil kerja Tim PPHAM yang telah dikerjakan sesuai Keppres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan Tim PPHAM.

Laporan tersebut, pada pokoknya mengungkap dan memberi analisa pada pelanggaran HAM masa lalu.

Kedua, rekomendasi mengenai pemulihan korban.

Ketiga, rekomendasi agar masalah pelanggaran HAM tidak terjadi lagi di Indonesia.

Berita Rekomendasi

"Kedua, adalah usulan dari Tim PPHAM kepada bapak presiden agar bisa membuat pernyataan presiden Republik Indonesia mengenai pelanggaran hak asasi manusia masa lalu," kata Makarim saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Kamis (29/12/2022).

Lebih jauh, Makarim menjelaskan inti dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan Tim PPHAM dengan korban, keluarga korban, pendamping, dan unsur LSM adalah mereka menginginkan negara mengakui kasus-kasus pelanggaran HAM berst tersebut.

Karena sampai sekarang, kata dia, tidak ada satupun pengakuan negara terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM

Oleh karena itu, kata Makarim, mereka sangat mengharapkan adanya pengakuan dari negara bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut.

Ia berharap saran tersebut bisa diterima oleh pemerintah dan bisa dijadikan pegangan. 

Dengan itu, lanjut dia, maka langkah-langkah lebih lanjut, baik mengenai pemulihan korban dan maupun bagaimana mencegah jangan terjadi itu bisa tersusun secara sistematis.

Artinya salah satu poin di rekomendasi itu, negara mengakui adanya pelanggaran HAM di masa lalu?

Baca juga: Mahfud MD Beberkan Ketidakmungkinan dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas