TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA -  Terdakwa Ferdy Sambo dan tim penasihat hukumnya dianggap memiliki kepribadian ganda.

Pandangan itu dikemukakan Pengacara Keluarga Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak.

Hal itu disampaikan Martin Lukas Simanjuntak merespons langkah Ferdy Sambo yang menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit ke PTUN terkait pemecatan dirinya dari institusi Polri.

“Apa sih motivasinya gitu ya, padahal kan sebelum di-PTD yang bersangkutan sudah menuliskan surat pengunduran diri, yang bisa menjawab itu hanya Pak Ferdy Sambo,” kata Martin Lukas Simanjuntak dikutip dari Kompas.TV, Jumat (30/12/2022).

“Namun kalau kita kaitkan dengan apa yang didalilkan oleh Arman Hanis ya, dan juga Febri Diansyah melalui surat kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pernah katakan bahwa anak klien saya diduga berkepribadian ganda, dalam hal ini saya pikir yang berkepribadian ganda itu ya para-penasihat hukum dan juga Bapak Ferdy sambo.”

Baca juga: Ferdy Sambo Berubah Pikiran, Cabut Lagi Gugatan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri

Terlepas dari itu, Martin Lukas menilai Ferdy Sambo dan tim penasihat hukumnya jadi bisa belajar dari tindakannya.

“Dari tindakan ini, akhirnya Ferdy Sambo dan para penasihat hukumnya bisa belajar ya, bahwa mengedepankan cara hukum ya sesuai dengan pasal 1 angka 3 Indonesia negara hukum adalah hal yang wajib, bukan main hakim sendiri,” kata Martin.

“Kita bisa bisa bayangin kan kalau ternyata Pak Ferdy Sambo dan para penasihat hukumnya main hakim sendiri lagi dalam kesempatan ini kan mengerikan.”

Sebagai informasi, Ferdy Sambo mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan nomor gugatan 476/G/2022/PTUN.JKT pada Kamis, 29 Desember 2022.

Ia menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait pemecatannya sebagai anggota Polri.

Dalam petitumnya, Ferdy Sambo memohon kepada hakim agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat I sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 71/POLRI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri, tanggal 26 September 2022.

Tidak hanya itu, Ferdy Sambo yang merupakan terdakwa pembunuhan berencana Yosua juga memohon agar hakim memerintahkan Kapolri untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-haknya sebagai anggota Polri.

Cabut Gugatan

Namun demikian, Ferdy Sambo memutuskan mencabut gugatan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH yang sudah didaftarkannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.