TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berhasil menuntaskan seluruh fatwa dan menetapkan kehalalan produk yang diajukan pelaku usaha, baik melalui LPH maupun melalui pernyataan pelaku usaha sepanjang tahun 2022.

Total ada 105.326 fatwa halal produk yang diterbitkan MUI untuk para pelaku usaha.

"Selama 2022, MUI berhasil menyidangkan 105.326 laporan pelaku usaha. Alhamdulillah seluruh laporan yang masuk dapat dituntaskan seratus persen, tanpa ada tunggakan. Dan dapat dituntaskan dalam rentang waktu sesuai UU, tuntas di bawah tiga hari," kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, dalam acara laporan tahunan Komisi Fatwa MUI bertajuk “Peran MUI dalam Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal” di kantor MUI, Kamis (29/12/2022).

Ni'am mengatakan jumlah itu menunjukkan bukti keseriusan MUI dalam menangani sertifikasi atau menetapkan fatwa halal.

Tak hanya mendukung akselerasi sertifikasi halal, Kiai Ni'am menegaskan kecepatan penanganan yang ada harus didukung pula dengan ketepatan data.

Alhasil cepat saja tidak menjadi tolok ukur akselerasi tersebut.

Ahli hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menjelaskan, jumlah lebih seratus ribu produk tersebut berdasarkan permohonan pembahasan sidang halal, baik dari jalur LPH maupun dari jalur pernyataan pelaku usaha.

Angka tersebut 100 persen dari hasil pengajuan di 2022, per 28 Desember 2022, tanpa ada tunggakan satu pun.

“Sementara, kapasitas MUI Pusat dalam melaksanakan sidang penetapan halal jauh di atas angka 105.326. Pelaksanaan sidang penetapan halal MUI di Tahun 2022 ini baru menggunakan 2 persen dari riil kapasitas yang dimiliki MUI. Jumlah permohonan tersebut masih longgar untuk dilayani di tingkat Pusat. Sementara itu, MUI sudah menyiapkan perangkat untuk pelaksanaan sidang fatwa di MUI Provinsi, dan secara bertahap di MUI Kabupaten/Kota”, ujarnya.

Baca juga: Mantan Pengurus MUI Zain An Najah Divonis 3 Tahun Kasus Terorisme, Pendukung: Innalillahi, Zalim Ini

Data ini, ujar Ni'am, menjawab spekulasi serta anggapan bahwa MUI tidak memiliki kapasitas dalam upaya percepatan sertifikasi halal terhadap produk pangan, yang berjumlah kurang lebih 64 juta produk.

Data MUI menunjukkan kapasitas sidang penetapan kehalalan produk di Komisi Fatwa MUI selama setahun mencapai lebih seratus juta laporan, dengan rincian untuk di MUI Pusat sebanyak 5.040.000 laporan dengan 73 anggota Komisi Fatwa yang dibagi dalam 14 panel.

Sementara MUI Provinsi di 34 provinsi memiliki kapasitas sidang sebanyak 30.600.000 laporan, dan MUI Kabupaten/Kota memiliki kapasitas sidang sebanyak 72.000.000 laporan.

“Ini sebagai hasil konsolidasi kelembagaan dan perbaikan tata kelola untuk mendukung percepatan sertifikasi halal. Namun, hingga akhir tahun ini, baru 100 ribu produk yang masuk. Mengapa? Ya karena mampet di hulunya. Kesadaran pelaku usaha juga belum tinggi, sehingga banyak fasilitasi yang tidak terserap. Anggaran PEN untuk lebih 300 ribu pelaku usaha, terserah tidak lebih 100 ribu”, tegasnya.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Kiai Ni'am menyebut MUI memperoleh mandat untuk penetapan kehalalan produk.

Penetapan kehalalan produk dikeluarkan tersebut dalam bentuk keputusan penetapan halal produk.

Fatwa produk halal adalah fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI mengenai produk pangan, obat-obatan dan kosmetika.  Ketetapan Fatwa Halal inilah yang dijadikan landasan penerbitan Sertifikat Halal.

Mengenai jumlah permohonan yang masuk pada 2022, Kiai Ni'am menilai masih ada kelonggaran untuk dilayani di tingkat Pusat.

Baca juga: Kecam Bom Bunuh Diri Polsek Astana Anyar, MUI: Tak Sesuai Ajaran Islam

Sementara itu, MUI sudah menyiapkan perangkat untuk pelaksanaan sidang fatwa di MUI Provinsi dan secara bertahap di MUI Kabupaten/Kota.

“Yang jadi PR bagi kita sekarang yaitu target 1 juta sertifikasi halal dalam 1 tahun. Meski kapasitas sudah memadai, akan tetapi ada beberapa faktor penghambat yang harus diperhatikan, seperti minimnya kesadaran tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha, ketidak tahuan mereka, hingga belum adanya literasi untuk mengurus hal-hal seperti ini,” tuturnya.

Meskipun terjadi beberapa hambatan, Kiai Ni'am membeberkan terjadi peningkatan pemahaman literasi tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha terkait ini.

Oleh karenanya, hal tersebut patut diapresiasi sebagai kontribusi dari para pendamping halal juga keberadaan MUI dalam penetapan kehalalan produk dengan memberikan kepastian hukum.

“Laporan ini menunjukkan kinerja MUI dan komitmen upaya akselerasi terhadap pelaku usaha. Sertifikasi halal merupakan khidmat MUI dalam perlindungan umat. MUI memberikan upaya maksimal dalam percepatan sertifikasi  halal dan peningkatan sertifikasi halal dan peningkatan cakupannya, tapi dengan tetap menjaga ketepatan aspek syar’i. Cepat tapi harus tetap tepat,” ujarnya.