TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sosiolog Universitas Islam Negeri Jakarta, Saifudin Asrori, mengatakan semua calon berpeluang menempati posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju termasuk mantan kepala daerah.

Menurut dia, mantan kepala daerah berpengalaman memimpin daerah yang mempunyai wilayah luas, penduduk banyak dan masalah kompleks merupakan modal penting yang bisa dimanfaatkan saat ditunjuk menjadi menteri.

“Semua gubernur, terutama mereka yang saat memimpin mempunyai prestasi dan tidak meninggalkan masalah saat selesai menjabat bisa dipertimbangkan untuk menduduki jabatan menteri oleh Presiden Jokowi,” kata Saifudin Asrori, dalam keterangannya pada Senin (2/1/2023).

Belakangan ini beredar kabar, Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet.

Khususnya mengganti menteri-menteri dari Partai Nasdem yaitu Manteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

Isu reshuffle yang saat ini muncul kembali memunculkan sejumlah nama untuk masuk kabinet.

Setelah TGB Muhammad Zainul Majid sempat muncul, kini ada juga nama mantan Gubernur Lampung Ridho Ficardo yang juga dinilai berpotensi mengisi salah satu menteri yang mungkin direshuffle.

Saat ditanya terkait Ridho, Iput menyebut bahwa secara personal dia tidak mengenal mantan Gubernur Lampung tersebut.

Namun Iput juga menilai bahwa selama ini tidak mendengar nilai negatif pada Ridho saat menjadi gubernur yang bisa menghambatnya menjadi menteri.

“Presiden Jokowi tentunya pernah bekerja sama dengan banyak gubernur dan mantan gubernur, termasuk dengan Ridho. Karena saat Ridho menjabat gubernur periode 2014-2019, Jokowi juga telah menjabat sebagai presiden,” jelas Iput.

Walaupun pernah menjadi ketua Demokrat Lampung, Ridho sudah lama mengundurkan diri sebagai kader partai berlambang Mercy tersebut.

Sehingga, menurutnya, Jokowi tidak akan mempunyai beban jika mengangkat Ridho.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.

Seusai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022),presiden mengatakan bahwa reshuffle tersebut mungkin dilakukan.

"Mungkin," kata Presiden Jokowi.

Hanya saja Presiden tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

"Ya nanti," katanya.