Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Muhammad Arif Setiawan mengatakan bahwa untuk menentukan kondisi tenang pelaku pembunuhan berencana membutuhkan penjelasan dari ahli kejiwaan.

Hal itu diungkapkan Arif saat dihadirkan sebagai ahli meringankan oleh tim kuasa hukum Kuat Ma'ruf dalam sidang kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (2/1/2023).

"Tentu saja butuh ahli lainnya karena ahli pidana tidak memiliki kapasitas untuk bisa menjelaskan seperti apa keadaan tenang itu. Karena keadaan tenang itu berkaitan dengan kondisi kejiwaan seseorang yaitu pada unsur subjektivitas dari delik pembunuhan berencana," kata Arif di persidangan.

Baca juga: Ahli Meringankan Kuat Maruf: Tak Semua Orang yang Ada di Lokasi Pembunuhan Disebut Ikut Serta

Arif melanjutkan maka dari situ harus dijelaskan oleh ahli lainnya yang menguasai ilmu tentang kejiwaan.

"Pada saat ia melakukan perbuatannya, perencanaannya serta utusannya. Apakah ini dilakukan dalam keadaan tenang atau tidak. Jadi butuh ahli yang lain," tegas Arif.

Arif menjelaskan salah satu ahli yang bisa menjelaskan misalnya ahli psikologi forensik.

"Salah satunya pemeriksaan forensik apa dulu misalnya menyangkut kejiwaan, psikologi forensik itu bisa. Nanti dilihat bagaimana hasilnya kondisi kejiwaan pelaku pada saat itu," tegasnya.

Adapun dalam persidangan sebelumnya Ahli Pidana sekaligus Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Andalas Elwi Danil menyebutkan dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dikatakan minimal harus memenuhi tiga unsur.

Elwi menyebutkan dari tiga unsur tersebut diantaranya ada waktu dan ketenangan. Kedua unsur tersebut dikatakan Elwi akan jadi bahan perdebatan.

Keterangan tersebut dijelaskan Elwi Danil saat menjadi saksi A De Charge atau saksi yang meringankan hukuman dalam lanjutan sidang terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (27/12/2022).

"Yang pertama kehendak untuk melakukan perbuatan itu harus diputuskan dalam suasana tenang itu yang pertama," kata Elwi di persidangan.

Kemudian ia melanjutkan yang kedua antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan dari manifestasi dari kehendak itu harus ada waktu yang cukup.

Untuk digunakan pelaku untuk merenungkan mempertimbangkan dan lainnya sebagainya.