TRIBUNNEWS.COM - Nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi trending di media sosial Twitter, Rabu (4/1/2023) siang. 

Hal tersebut buntut pembangunan Masjid Raya Al Jabbar Jawa Barat yang menuai kritikan. 

Masjid Raya Al Jabbar kali ini menjadi sorotan lantaran pembiayaan pembangunan masjid yang dikeluarkan dari alokasi APBD Jawa Barat. 

Awalnya ada seorang warganet melalui akun twitter @Outstand**** membuat cuitan yang menilai tak seharusnya masjid megah itu dibangun dengan biaya APBD. 

Ia mempertanyakan mengapa anggaran daerah atau negara tak diaolkasikan untuk transportasi publik, dibanding pembangunan masjid. 

Baca juga: Masjid Al Jabbar Jadi Tempat Berenang Anak-anak dan Banyak Sampah Berserakan, Ini Kata Ridwan Kamil

"Bikin mesjid itu perbuatan mulia, dengan berwakaf jd amal jariyah.

Tapi kalau mesjid pakai dana APBD? Pembayar pajak itu berbagai kalangan. Akad bayar pajak BUKAN akad wakaf.

Kalau di agama Islam, tidak sembarang dana bisa dipakai utk Mesjid! Lihat 9:17-18 dan 9:107-108," tulis akun @Outstand****, Minggu (1/1/2022). 

Kritikan itu lantas ditanggapi oleh Ridwan Kamil melalui akun instagram pribadinya. 

Menurut Ridwan Kamil penggunaan dana negara telah disepakati bersama di forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbanng).

Ia menyatakan semua tempat ibadah bisa juga menggunakan dana APBD.

"Penggunaan dana negara itu adalah kesepakatan bersama, dibahas dengan musyawarah bersama rakyat dalam forum Musrenbang.

Itulah kenapa, kita memilih demokrasi. Dimana rakyat bisa menitipkan aspirasi melalui pemda atau sistem perwakilan yaitu DPR/D.

Masjid, Gereja, Pura semua BISA dibiayai negara selama itu disepakati eksekutif dan legislatif," tulis Ridwan Kamil, Selasa (3/1/2023). 

Ridwan Kamil pun mencontohkan pada pembangunan Masjid Istiqlal pada tahun 1961

Kala itu pemerintah membiayai pembangunan sebesar Rp 7 miliar melalui APBN.

Di wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama kristen, APBD juga dialokasikan untuk gereja. 

Ia mencontohkan apa yang terjadi di Papua Barat dengan pembangunan GKI Jemaat Eben Haezer.

Begitu pula di wilayah Bali, Ridwan Kamil memaparkan APBD ataupun APBN pun dipakai untuk membangun kawasan ibadah pura.

"Masjid Istiqlal dibiayai 7 Milyar rupiah di tahun 1961 melalui APBN.

Di wilayah mayoritas kristiani APBD dialokasikan untuk gereja. Di wilayah Bali, APBD/N dipakai untuk membangun kawasan ibadah Pura.

Jika akang senang isu transportasi publik dan tidak suka masjid, silakan saja," tulis Ridwan Kamil. 

Lanjut Ridwan menjawab soal keperuntukan pajak yang dikritik.

Ia mengatakan, kewajiban masyarakat memang membayar pajak. 

Di sisi lain, hukum di Indonesia telah mengatur bahwa penggunaan uang pajak itu merupakan kewenangan pemerintah.

“Niat saya bayar pajak, bukan wakaf! ” tulis Ridwan mengutip kritikan akun @Outstand****.

"Betul. Kewajiban anda adalah membayar pajak, namun hukum positif mengatakan, penggunaannya adalah wilayah kewenangan penyelenggara negara," lanjutnya. 

Kembali soal Masjid Al Jabbar, Ridwan mengatakan rencana pembangunan masjid ini sudah melalui serap aspirasi Ormas Islam dan kebanyakan rakyat Jawa Barat.

Rencana pembangunannya pun sudah dibahas tujuh tahun lalu.

Sehingga ia memastikan tugas pemerintah memenuhi dan membangun aspirasi masyarakatnya.

"Dan itulah yang kami lakukan: memenuhi dan membangun aspirasi rakyat.

Demikian penjelasan saya, sekaligus edukasi untuk semua yang mau jernih berpikir dan belajar," pungkas Ridwan Kamil. 

(Tribunnews.com/Milani Resti)