Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Temuan survei nasional Indikator Politik Indonesia pada 1 sampai 6 Desember 2022 menyatakan 71,3 persen warga secara nasional puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden.

Berdasarkan survei tersebut tercatat 12,8 persen responden sangat puas, 58,5 persen cukup puas, 23,6% kurang puas, 3,5% tidak puas sama sekali dan 1,6% tidak tahu atau tidak menjawab.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat Rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk Kinerja Presiden, Elektabilitas Bakal Calon Presiden, dan Partai Jelang 2024 di kanal Youtube Indikator Politik Indonesia pada Rabu (4/1/2023).

"Jadi 71,3% warga secara nasional merasa cukup atau sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi sebagai Presiden. Ini saya total," kata Burhanuddin.

Baca juga: Survei Indikator Desember 2022: Tren Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi Naik Turun

Ia menjelaskan dari 71,3% responden yang puas dengan alasan utama kepuasan mereka karena bantuan kepada rakyat kecil.

Sebanyak 41,2% dari 71,3% responden tersebut menyatakan alasan terkait bantuan kepada rakyat kecil.

Menurutnya hal tersebut merupakan pola yang baru.

Karena sebelum pandemi, menurutnya alasan utama kepuasan terhadap kinerja presiden adalah terkait dengan infrastruktur.

"Tapi sejak tahun 2020 sampai sekarang, poin kepuasan paling tinggi bukan lagi masalah infrastruktur, tapi masalah kebijakan pemerintah seperti sinterklas, bagi-bagi BLT dan sebagainya itu ternyata punya inpact cukup besar yang membuat masyarakat puas," kata Burhanuddin.

Alasan kedua mereka yang puas yakni terkait dengan infrastruktur.

Sebanyak 24,4% dari 71,3% responden yang puas menyatakan alasan terkait infrastuktur sebagai faktor yang membuat mereka puas dengan kinerja presiden.

Sedangkan sebanyak total 27,1% responden yang tidak puas dengan kinerja presiden menyebut alasan harga kebutuhan pokok meningkat.

"Kemudian ada yang merasa tidak puas karena bantuan pemerintah tidak merata (26,9%). Mungkin tidak kebagian," kata Burhanuddin.