Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera Mardani Ali Sera mengatakan ada empat penyakit demokrasi di Indonesia.

"Saya mengutip bukunya Ustaz Muhammad Syaiful Iman tentang nasib demokrasi kita ada empat penyakit yang pertama politik biaya tinggi," kata Mardani pada diskusi daring PKS Legislative Corner bertajuk Wacana Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024, Setuju atau Tidak? Jumat (6/1/2022).

Mardani melanjutkan bukan hanya sistem proporsional terbuka tetapi memang persaingan yang tidak sehat.

Politik biaya tinggi akan melahirkan oligarki politik.

"Jadi banyak yang dimodali atau pinjam modal sehingga ketika udah jadi kerjaannya bukan melayani rakyat tapi melayani pemilik modal," katanya.

Baca juga: Kader Muda PKB Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup: Tak Sesuai dengan Semangat Demokrasi

Ketiga, menurut Mardani, interlocking karena masing-masing pemodal punya keperluan untuk menjalankan bisnisnya rata-rata saling mengunci.

"Keempat yang terakhir akhirnya involutif politik. Keputusan politik atau undang-undang kebijakannya lebih kepada elit bukan kepada rakyat,"

"Kalau pembahasan Rancangan Undangan-Undang (RUU) untuk rakyat bisa bertahun-tahun. Tetapi RUU Cipta kerja, Ibu Kota Negara dan RUU yang semacam itu tiga bulan, enam bulan jadi nah itu tidak sehat," tutupnya.

Baca juga: Mardani Ali Sera Sebut Keunggulan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka: Caleg Jadi Dekat dengan Rakyat

Ketua Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyebutkan bahwa sistem proporsional pemilu yang saat ini tengah digugat beberapa pihak memiliki kekurangan.

Menurut Mardani sistem pemilu proporsional tertutup memungkinkan oligarki bisa pindah ke partai politik. Hal itu bisa terjadi jika tidak ada reformasi internal dari partai politik.

"Kelemahannya kalau proporsional tertutup itu kalau kita melakukan proposal tertutup, tapi tidak ada reformasi di internal partai maka oligarki di luar berpindah ke oligarki di dalam partai," katanya.

Mardani melanjutkan pimpinan partai bisa semena-mena menentukan nomor urut caleg.

Caleg yang dekat dengan pimpinan Parpol dapat nomor urut yang baik yang berprestasi belum terdapat nomor urut yang baik.