Pengamat: NasDem Bisa Bongkar Aib Presiden Jokowi Apabila Direshuffle
Presiden Jokowi akan berpikir banyak apabila melakukan reshuffle menteri dari Partai NasDem.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan Partai NasDem bisa membongkar aib Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila direshuffle atau dicopot dari kabinet.
"Bagi saya Jokowi bak maju kena mundur kena. Saya kira NasDem bisa bongkar bobrok atau aib Jokowi di kementeriannya (apabila direshuffle)," kata Jerry kepada wartawan, Sabtu (7/1/2023).
Menurut Jerry, Jokowi akan berpikir banyak apabila melakukan reshuffle menteri dari Partai NasDem.
Sebab, jasa partai besutan Surya Paloh tersebut sangat besar kepada Presiden Jokowi.
Baca juga: NasDem Soal Reshuffle: Jokowi Jadi Presiden Didukung Partai Pendukung, Tidak Datang dari Langit
"Tapi Jokowi bakal pikir-pikir lantaran jasa NasDem saat mantan Wali Kota Solo ini jadi presiden sangat besar," ujarnya.
Jerry menyarankan Jokowi agar tak melakukan reshuffle hingga masa jabatannya sebagai presiden berkahir.
"Jadi menurut saya, sebaiknya menteri NasDem dipertahankan sampai akhir masa jabatan. Tapi persoalannya Jokowi sedang geram sama NasDem," ungkap dia.
Meski demikian, ia menuturkan semuanya tergantung Jokowi, apalagi PDIP sudah mendesaknya untuk mereshuffle kabinet.
"Saya kira semua tergantung Jokowi. Tapi bisa saja terjadi reshuffle menteri-menteri NasDem jika didesak PDIP," ucap Jerry.
Jerry menambahkan alasan reshuffle menteri dari Partai NasDem tak terlepas dari dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Bacapres).
"Alasan reshuffle tak lepas NasDem sudah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres NasDem," imbuhnya.
Jokowi Kembali Beri Sinyal Reshuffle
Presiden Jokowi kembali memberikan sinyal akan ada reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju pada hari ini.
“Besok,” kata Jokowi seusai meninjau Kawasan PT Pertamina, Hulu Rokan, Dumai, Riau, Kamis, (5/1/2023) kemarin.
Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak memastikan apakah reshuffle tersebut jadi dilakukan hari ini.
“Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," ucapnya.
Baca juga: Bocorkan Soal Reshuffle, Wapres Maruf Amin: Presiden Serap Informasi Kinerja para Menteri
Jokowi bukan kali ini saja memberikan sinyal kocok ulang kabinet. Ia juga menyampaikan hal yang sama saat meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (2/1/2023).
“Tunggu saja,” kata Jokowi kepada wartawan saat itu.
PDIP vs NasDem Memanas
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari kabinet Presiden Jokowi.
Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.
Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.
"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).
Djarot menilai dua menteri dari Partai NasDem tersebut rupanya tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.
"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yamg disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.
Djarot mengatakan sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi.
Ia mencotohkan ketika Indonesia berusaha menjadi negara swasembada pangan atau kedaulatan pangan, namun produksinya ternyata tidak mencukupi.
"Sehingga, harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton. Padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ungkap Djarot.
Selain itu, Djarot juga mengungkit terkait kebijakan food estate yang sebagiannya dinilainya gagal.
"Ini kan tanggung jawab dari Kementerian Pertanian untuk food estate, siapapun yang menginisiasi di depan tentang program food estate tapi Menteri Pertanian itu harus di depan," ucapnya.
Ia menambahkan demikian halnya pada musim tanam, Indonesia pasti mengalami kelangkaan pupuk.
Djarot pun menantang Kementerian Pertanian untuk memberikan kepastian harga pupuk.
"Berani enggak kita terutama Kementerian Pertanian berada di garis depan untuk bisa memberikan kepastian harga dan memberikan subsidi kepada harga, bukan kepada pupuk, tapi kepada outputnya," jelasnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menyindir jika saat ini banyak pihak yang seolah-olah mengatur hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogatif rights presiden," kata Johnny kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).
Ia mengingatkan semua pihak agar tak membuat ruang diskursus politik menjadi bising tidak bermanfaat.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Menguat, NasDem: Sudah Biasa
"Enggak usah lah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," ujar Johnny.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Terkait kabinet dan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif presiden. NasDem selalu konsisten dengan sikap tersebut," ungkap Johnny.
Johnny memastikan NasDem mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga berakhir pada 2024.
"NasDem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen. Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf Amin," tegasnya.
Lebih lanjut, Johnny mengajak agar semua pihak fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang membutuhkan stablitas politik, soliditas nasional dan kegotongroyongan bangsa dalam menghadapi tantangan akibat perubahan situasi geopolitik global.
"NasDem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik," imbuhnya.