Jerry menyarankan Jokowi tak melakukan reshuffle, hingga masa jabatannya sebagai presiden berakhir.

"Jadi menurut saya, sebaiknya menteri NasDem dipertahankan sampai akhir masa jabatan. Tapi persoalannya Jokowi sedang geram sama NasDem," paparnya.

Meski demikian, ia menuturkan semuanya tergantung Jokowi, apalagi PDIP sudah mendesaknya untuk mereshuffle kabinet.

"Saya kira semua tergantung Jokowi. Tapi bisa saja terjadi reshuffle menteri-menteri NasDem jika didesak PDIP," ucap Jerry.

Jerry menambahkan, alasan reshuffle menteri dari Partai NasDem tak terlepas dari dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Bacapres).

"Alasan reshuffle tak lepas NasDem sudah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres NasDem," ulasnya.

Bukan Soal Anies

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden (capres) seharusnya tak jadi alasan Presiden Joko Widodo mencopot menteri-menteri asal partai restorasi itu.

Sebaliknya, rencana Nasdem untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa dipertimbangkan sebagai dasar presiden merombak menteri-menteri Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju.

"Ini bukan tentang Anies, ini tentang berkoalisi dengan oposisi," kata Yunarto kepada Kompas.com, Kamis lalu.

Menurut Yunarto, sulit bagi Nasdem tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi, sementara mereka berencana berkoalisi dengan partai oposisi untuk Pemilu 2024.

Logikanya, jika Nasdem berniat bekerja sama dengan oposisi, partai pimpinan Surya Paloh itu sudah punya pandangan yang berbeda soal pemerintahan kini.

Ihwal megaproyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) misalnya, pandangan pemerintah dengan Demokrat dan PKS amat berbeda terkait ini.

Nasdem dinilai sulit menempatkan diri jika pada saat bersamaan mereka bermain di dua kaki, menjadi bagian dari pendukung pemerintahan, sekaligus punya rencana berbesan dengan partai oposisi.