Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal wacana kocok ulang kabinet atau reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PDIP, kata Hasto, telah memberi masukan kepada Jokowi untuk dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan.

“Reshuffle tentu saja harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan efektifitas Kabinet Indonesia Maju juga mendorong peningkatan legasi dari Presiden Jokowi,” kata Hasto dalam acara Makan Bareng 10.000 Warga DKI Jakarta yang digelar oleh DPD PDIP DKI Jakarta di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2023).

“Sehingga kami sudah memberikan pandangan-pandangannya dan hibah Pak Jokowi nantinya untuk menganbil keputusan,” ujarnya menambahkan.

Baca juga: Respons Johnny G Plate Soal Isu Reshuffle Menyasar Menteri Partai Nasdem

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan bila terjadi reshuffle maka kursi yang kosong akan diisi oleh politisi PDIP.

“Ya, mungkin. Karena kita lihat Pak Jokowi menegaskan tantangan kita tidak ringan dan kemudian menteri harus berkonsentrasi penuh pada tugas-tugasnya,” ucap Hasto.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.

Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

Djarot menilai dua menteri dari Partai NasDem tersebut rupanya tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.

Sekjen NasDem Johnny G Plate Buka Suara

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menanggapi usulan PDIP agar dua menterinya mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

Johnny menyindir jika saat ini banyak pihak yang seolah-olah mengatur hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogatif rights presiden," kata Johnny kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).

Ia mengingatkan semua pihak agar tak membuat ruang diskursus politik menjadi bising tidak bermanfaat.

"Enggak usahlah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," ujar Johnny.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Terkait kabinet dan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif presiden. NasDem selalu konsisten dengan sikap tersebut," ungkap Johnny.

Johnny memastikan NasDem mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga berakhir pada 2024.

"NasDem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen. Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf Amin," tegasnya.

Soal Nasib Menteri NasDem, Jokowi: Ditunggu Saja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau berbicara panjang soal rencana perombakan kabinet atau Reshuffle.

Ia meminta awak media untuk menunggu kabar perombakan kabinet tersebut.

“Tunggu saja,” kata Presiden Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (2/1/2023).

Terkait kapan reshuffle kabinet tersebut dilakukan, Presiden Jokowi memberikan jawaban yang sama.

Termasuk mengenai nasib posisi menteri dari Partai NasDem, karena partai tersebut telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Calon Presiden.

Adapun, di kabinet sendiri ada tiga pos menteri diisi oleh NasDem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Ditunggu saja,” katanya.