TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe, akhirnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus suap dan gratifikasi proyek di lingkungan Papua.

Lukas Enembe ditangkap KPK pada Selasa (10/1/2023), saat berada di sebuah restoran di Jayapura, Papua.

Ditangkapnya Lukas Enembe membuat 'pelarian' Gubernur Papua ini berakhir.

Diketahui, pria kelahiran Tolikara, Papua, ini selalu mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit.

Pasca-ditangkap, Lukas Enembe pun dibawa terbang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Lantas, bagaimana pelarian Lukas Enembe yang berakhir penangkapan?

Baca juga: Sempat Terjadi Kericuhan saat Lukas Enembe Diamankan, Polisi Tangkap Dua Provokator Aksi Pelemparan

Pada 5 September 2022 lalu, KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka atas dugaan kasus gratifikasi sebesar Rp1 miliar.

Dilansir Kompas.com, KPK memanggil Lukas Enembe untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Mako Brimob Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, pada 12 September 2022.

Tetapi, kala itu Lukas Enembe belum bisa memenuhi panggilan tersebut karena alasan kesehatan.

Buntut pemanggilan Lukas Enembe tersebut, kelompok massa pendukung Gubernur Papua ini menggeruduk Mako Brimob Kotaraja.

Dikutip dari TribunPapua.com, mereka meminta KPK menghentikan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe.

Dicegah bepergian ke luar negeri

Untuk mencegah Lukas Enembe melarikan diri, KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap orang nomor satu Papua ini.

Permintaan pencegahan itu diterima Ditjen Imigrasi pada 7 September 2022 dan berlaku selama enam bulan, hingga Maret 2023.

“Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) Ditjen Imigrasi menerima pengajuan pencegahan kepada subjek atas nama Lukas Enembe dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 7 September 2022. Pencegahan berlaku selama enam bulan,” kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, I Nyoman Gede Surya Mataram, dalam keterangan tertulis, Senin (12/9/2022).

Kendati demikian, Lukas Enembe bersikeras minta diizinkan untuk berobat ke luar negeri.

Kala itu, kuasa hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, menegaskan kliennya harus menjalani pengobatan ke luar negeri.

"Bahwa masih tetap kami minta untuk Bapak Gubernur dibawa berobat ke luar Papua, di luar negeri," kata Renwarin saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (13/9/2022).

"Karena sesuai dengan hasil pemeriksaan di sini, beliau dalam keadaan sakit. Harus diperiksa, dirawat ke Singapura atau ke mana begitu," sambungnya.

Baca juga: Lukas Enembe Ditangkap KPK, Ali Fikri Sebut Kesehatan Lukas Tak Seperti yang Dikabarkan Pengacaranya

Merespons permintaan Lukas Enembe, KPK menyarankan agar Gubernur Papua ini dirawat di Indonesia saja.

KPK berjanji akan memfasilitasi keperluan berobat Lukas Enembe, asalkan sudah menjadi tahanan lembaga anti-rasuah.

"Kami sebenarnya bisa memfasilitasi yang bersangkutan, tapi ya itu tadi, statusnya harus jadi tahanan KPK," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2022).

Pihak KPK, kata Alexander, akan mengeluarkan rekomendasi berobat ke luar negeri untuk Lukas Enembe jika tim dokter di Indonesia menyatakan tidak sanggup merawat.

"Ini pasti kita fasilitasi, tentu kita akan mengawal yang bersangkutan ya. Kami tetap menghormati hak asasi tiap tahanan yang kami tahan. Kami menghormati hak-hak tersangka yang kami tahan," tandasnya.

Rekening dibekukan

Hampir dua minggu setelah Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka, rekening miliknya dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Alasannya, karena ada aktivitas transaksi tidak wajar di rekening Lukas Enembe.

"Karena transaksi tidak sesuai profile, nilai signifikan dan ada proses analisis di kami," ucap Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Rabu (14/9/2022), saat dikonfirmasi Tribunnews.com.

Di hari yang sama, KPK juga membeberkan hal serupa terkait pembekuan rekening Lukas Enembe.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan ada transaksi di rekening Lukas Enembe yang mencapai puluhan miliar rupiah.

"Jelas PPATK sudah melakukan blokir terhadap rekening-rekening yang nilainya memang fantastis puluhan miliar," kata Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Selang beberapa hari, PPATK membeberkan temuannya soal dugaan aktivitas transaksi bernilai fantastis di rekening Lukas Enembe.

Ivan Yustiavandana mengatakan, dari 12 temuan PPATK, ada setoran tunai berjumlah ratusan miliar yang diduga disalurkan Lukas Enembe ke kasino judi.

Baca juga: Jokowi Soal Penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe: KPK Pasti Punya Bukti dan Fakta

Menurut PPATK, setoran itu disalurkan ke kasino judi di dua negara yang berbeda.

"Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu," ungkap Ivan, Senin (19/9/2022).

"PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda. Itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," terang Ivan.

Undang KPK untuk lakukan pemeriksaan di Jayapura

Kuasa hukum Lukas Enembe, Roy Rening, mengundang KPK ke Jayapura untuk memeriksa langsung Lukas Enembe.

Lantaran, kata Roy, pendukung Lukas melarang Lukas Enembe terbang ke Jakarta.

Selain itu, faktor kesehatan juga menjadi alasan mengapa Lukas Enembe tak bisa ke Ibu Kota.

"Masyarakat sudah komitmen tidak izinkan Bapak keluar dari Koya. Bapak taat hukum silakan KPK datang," kata Roy di Swiss Belhotel Jayapura, Rabu (14/9/2022) malam.

"Ya, kalau KPK betul-betul mau periksa Bapak Gubernur silakan ke Jayapura. Saya kira Bapak tidak akan keluar dari kediamannya, silakan mereka (KPK) ke Koya, Kota Jayapura," jelasnya.

Lukas Enembe mangkir lagi

KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan Lukas Enembe di Jakarta pada 26 September 2022.

Tetapi, tiga hari sebelum pemeriksaan dilakukan, tim hukum hingga dokter pribadi Lukas Enembe menyambangi KPK untuk membeberkan kondisi kliennya.

"Hari ini kami Tim Hukum bersama Juru Bicara Gubernur Papua dan Dokter Pribadi Anton hari ini kami akan konsultasi terkait kondisi kesehatan terakhir Bapak Gubernur," kata koordinator kuasa hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022).

"Meminta kebijaksanaan Bapak Pimpinan KPK untuk memperhatikan dari sisi pendekatan kemanusiaan agar Pak Lukas dapat mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik," sambungnya.

Baca juga: Resmi Ditangkap KPK, Lukas Enembe Punya Harta Kekayaan Rp 33,7 Miliar, Punya Kas Rp 17,9 Miliar

Di hari pemeriksaan, Lukas Enembe kembali mangkir dengan alasan kesehatan.

Menurut kuasa hukumnya, kondisi kesehatan Lukas Enembe menurun karena komplikasi yang diderita.

Setidaknya, kata Roy Rening, Lukas Enembe mengidap sakit ginjal, jantung, hingga diabetes.

"Dokter dari Singapura sudah meminta agar Pak Gubernur agar segera ke Singapura untuk mendapatkan pengobatan yang intensif. Itu artinya memang Pak Gubernur merasa kesulitan untuk memberikan keterangan," ungkap Roy, Senin (26/9/2022).

"Sebagai informasi saya sebelum bertolak ke Jakarta, dia punya suara semakin mengecil dan tidak jelas lagi apa yang dia bicarakan saat itu. Sehingga kalau ini dimintai keterangan tapi tidak bisa bicara itu jadi penghambat pemeriksaannya," tambahnya.

Minta waktu terkait pemeriksaan karena merasa syok

Dua kali mangkir pemeriksaan, Lukas Enembe minta kepada KPK agar memberinya waktu.

Menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, hal itu diminta Lukas Enembe karena merasa kaget ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

"Intinya beliau masih minta waktu karena syok, stres dengan penetapan status tersangka. Memang ada sakit sebelumnya, tapi sakitnya itu separah apa yang mengakibatkan tidak hadir, itu perlu diperiksa," kata Ghufron kepada awak media, Jumat (30/9/2022).

Menyusul pernyataan Ghufron, Lukas Enembe memberi pernyataan langsung untuk pertama kalinya setelah mengaku sakit pasca-ditetapkan tersangka.

Ia mengaku tidak bisa menjalani pemeriksaan karena belum bisa banyak bicara.

"Saya masih perawatan, belum bisa banyak bicara," katanya kepada perwakilan media yang diizinkan datang ke kediaman pribadinya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Tak hanya itu, Lukas mengaku kondisinya memburuk karena penyakit stroke yang dideritanya.

Menurut Lukas Enembe, kondisinya itu membuat ia harus dibantu orang lain dalam beraktivitas.

Baca juga: Pendukung Lukas Enembe Sempat Ricuh di Mako Brimob Kotaraja, Polri Pastikan Situasi Papua Kondusif

"Ini stroke, bukan main-main. Sejak stroke yang keempat kali ini memang sakitnya bukan main-main, mau tidur tidak bisa, mau bangun mau jalan tidak bisa, (harus) angkat dia ke kamar mandi," ujarnya.

Anak dan istri juga mangkir sebagai saksi

Istri Lukas Enembe, Yulce Wenda, dan anaknya, Astract Bona Timoramo, mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi di KPK pada 5 Oktober 2022.

Namun, keduanya tidak memberikan informasi apapun terkait ketidakhadiran mereka.

"Informasi yang kami terima, para saksi tersebut tidak hadir tanpa ada konfirmasi apa pun pada tim penyidik," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Kamis (6/10/2022).

Sebelum dipanggil sebagai saksi, KPK telah membekukan rekening Yulce Wenda terkait kasus sang suami.

"Telah lama kami lakukan pemblokiran tersebut, bukan karena saksi tersebut mangkir tidak datang memenuhi panggilan KPK," kata Ali.

Beberapa lama setelahnya, istri dan anak Lukas Enembe menyatakan menolak memberi keterangan pada KPK terkait kasus Lukas Enembe.

"Ibu Lukas Enembe (istri) dan anaknya, Bona, menggunakan hak-hak konstitusionalnya, hak-hak hukumnya untuk menolak didengar keterangannya sebagai saksi," kata kuasa hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, dalam keterangannya, Senin (10/10/2022).

"Jadi, intinya kami menolak, dan setelah surat itu, kami atas nama Ibu Lukas Enembe dan anaknya, Bona, menyampaikan penolakan dan penolakan itu memang diatur secara tegas dalam undang-undang, jadi memang kedatangan kami hanya hal itu," urainya.

Menanggapi hal itu, KPK mempersilakan istri dan anak Lukas menolak menjadi saksi.

Namun, keduanya diminta tetap menghadiri pemanggilan.

"Saksi boleh mengundurkan diri ketika diperiksa untuk tersangka yang masih ada hubungan keluarga. Namun, bukan berarti mangkir tidak mau hadir, karena kehadiran saksi merupakan kewajiban hukum," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Senin (10/10/2022).

Bujukan Kabinda tak berhasil

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua, Mayjen TNI Gustav Agus Irianto, mendatangi kediaman Lukas Enembe dalam rangka membujuk sang Gubernur memenuhi panggilan KPK.

Gustav mendatangi kediaman Lukas Enembe pada 6 Oktober 2022.

"Kabinda sudah komunikasi dengan KPK yang inti pembicaraannya ada pesan dari KPK supaya Lukas Enembe bisa ke Jakarta untuk mengikuti pemeriksaan," ujar kuasa hukum Lukas, Petrus Bala Pattyona.

Meski demikian, menurut Petrus, Lukas Enembe tetap menolak diperiksa di Jakarta karena kondisi kesehatannya.

Tak hanya itu, Lukas Enembe juga bersikerras dirinya tidak menerima suap Rp1 miliar seperti yang dituduhkan pada dirinya.

"Dalam dialog dengan kondisi yang terbata-bata, Lukas Enembe mengatakan tidak mau ke Jakarta karena alasan kesehatan. Beliau (Lukas Enembe) tetap ngotot bahwa kalau yang dituduhkan satu miliar itu tidak benar," ujar Petrus.

Setelahnya, Lukas Enembe menghadirkan tiga dokter Singapura untuk memeriksa kesehatannya.

Kala itu, menurut kuasa hukum, Lukas hanya bisa diperiksa oleh tiga dokter tersebut.

KPK terbang ke Papua, temui Lukas Enembe

Karena Lukas Enembe kerap mangkir dalam pemeriksaan di Jakarta, KPK pun terbang ke Papua untuk mendatangi kediaman sang Gubernur di Jayapura.

Ketua KPK, Firli Bahuri, didampingi Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri, dan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen Muhammad Saleh Mustafa, bertemu Lukas Enembe di kediamannya pada 3 November 2022.

Firli Bahuri mengatakan pemeriksaan yang berlangsung selama 1,5 jam berjalan lancar dan sesuai rencana.

"Prosesnya tadi lancar, tidak ada hambatan apa pun, kerja sama dan beliau sungguh-sungguh kooperatif," kata Firli Bahuri kepada wartawan, Kamis (3/11/2022).

KPK sita aset Lukas Enembe

Pada Desember 2022, tim penyidik KPK menyita uang tunai hingga emas batangan saat menggeledah apartemen milik Lukas Enembe di Jakarta.

Selain uang dan emas, KPK juga mengamankan barang bukti berupa dokumen terkait perkara.

"Ditemukan beberapa dokumen terkait perkara, bukti elektronik, catatan keuangan, uang cash dalam bentuk rupiah dan juga emas batangan," kata Ali Fikri, Kamis (10/11/2022).

Berselang 11 hari setelahnya, KPK kembali mengamankan sejumlah uang di Kota Batam, Kepulauan Riau, terkait kasus Lukas Enembe.

Mengaku sakit, tapi resmikan Kantor Gubernur Papua

Beberapa kali mangkir dari panggilan KPK, Lukas Enembe justru datang dalam peresmian Kantor Gubernur Papua di Jayapura pada 30 Desember 2022.

Kemunculan Lukas Enembe di hadapan publik ini merupakan yang kali pertama sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi.

Dalam kesempatan itu, terlihat Lukas berjalan perlahan dan dibantu oleh ajudan, juga beberapa kerabatnya.

Menanggapi hadirnya Lukas Enembe saat peresmian Kantor Gubernur Papua, KPK mengatakan hal itu berarti Lukas dalam kondisi sehat.

"Yang bersangkutan betul dari pemberitaan, yang bersangkutan meresmikan gedung kantor gubernur. Artinya yang bersangkutan bisa berjalan, bisa menyampaikan sambutan dan sebagainya atau dengan kata lain bisa berpikir dan tidak terganggu komunikasinya," ucap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam konferensi pers KPK, Kamis (5/1/2023).

Ia mengatakan hal tersebut menjadi perhatian KPK lantaran yang bersangkutan lewat kuasa hukumnya sempat menyatakan alami sakit dan meminta berobat di Singapura.

"Tentu menjadi perhatian kami," tuturnya.

Berakhirnya pelarian Lukas Enembe

Setelah selama empat bulan mangkir dari panggilan KPK, Lukas Enembe akhirnya ditangkap pada Selasa (10/1/2023).

Lukas Enembe ditangkap KPK saat berada di sebuah restoran di Distrik Abepura, Jayapura.

Setelahnya, Lukas kemudian digiring ke Mako Brimob Kotaraja untuk selanjutnya dibawa ke Bandara Sentani karena akan terbang ke Jakarta.

"Benar tadi (Lukas Enembe) dibawa ke Brimob," ungkap Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri.

"Sudah dibawa ke bandara," imbuhnya.

Penangkapan terhadap Lukas ini diwarnai kericuhan pendukungnya, hingga menyebabkan seorang warga terkena peluru nyasar.

Tidak hanya di Mako Brimob, massa juga mendatangi Bandara Sentani.

Mereka membawa anak panah dan batu hingga polisi pun berhaga di di depan jalan utama bandara.

Sebagai informasi, KPK juga menetapkan Direktur PT Tabu Bangun Papua, Rijatono Lakka, menjadi tersangka dalam kasus Lukas Enembe.

Rijatono berperan sebagai pemberi suap, sementara Lukas sebagai penerima.

Atas perbuatannya, Rijatono Lakka sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, Lukas Enembe sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Ilham Rian Pratama/Rizki Sandi Saputra/Abdi Ryanda Shakti/Danang Triatmojo, TribunPapua.com/Hendrik Rikarsyo Rewapatara, Kompas.com/Dhias Suwandi/Achmad Nasrudin Yahya)