Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menyoroti meroketnya sejumlah harga kebutuhan pokok diawal tahun 2023.

Firman pun selalu mengingatkan kepada pemerintah, kebutuhan pokok itu adalah suatu yang fundamental, sehingga itu tidak boleh terjadi kelangkaan dan tidak boleh terjadi kekurangan karena pangan itu adalah amanat konstitusi itu kunci dasarnya.

Baca juga: Harga BBM Naik, Menteri Perdagangan Sebut Harga Kebutuhan Pokok Stabil

Politikus Partai Golkar ini bilang ada beberapa faktor yang menyebabkan harga-harga bahan pokok pangan mengalami kenaikan.

Pertama, memang produksi pertanian dalam negeri ini belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, kemudian juga memang produksi pertanian ini termasuk relatif masih tinggi biayanya karena petani kita saat ini masih bekerja secara konvensional.

Kemudian kedua, produksi pangan akhir-akhir ini mengalami penurunan akibat adanya anomali cuaca dan bencana dimana-mana otomatis ini akan berdampak kepada produksi petani nasional akhirnya menurun semisalnya akibat bencana banjir yang akan berdampak gagal panen itu akan makin banyak. 

"Nah, ini harusnya diantisipasi oleh Pemerintah dan oleh karena itu, menurutnya operasi pasar itu sifatnya hanya seperti pemadam kebakaran hanya mengatasi sesaat saja," kata Firman dalam keterangannya, Rabu (11/1/2023).

Di sisi lain, Waketum Partai Golkar ini meminta pemerintah tidak hanya hanya menggenjot pendapatan daerah dari aspek pungutan-pungutan retribusi dari industri pajak daerah itu sendiri tapi faktor lain tidak diperhitungkan.

Baca juga: Harga Kebutuhan Pokok Merangkak Turun, APPSI Berharap Untungkan Pedagang

Misalnya dampak atau penyebab terjadinya banjir yang berakibat kepada petani kita semakin sulit dan sengsara ini harus kita pikirkan secara serius.

Terkait infrastruktur sektor pertanian itu juga penting kata Firman, oleh karena itu ketahanan pangan utuk menuju kedaulatan pangan itu adalah sebuah keniscayaan.

Menurutnya, rencana kerja pemerintah harus betul-betul mendesain konsep pembangunab sektor pertanian dengan konsep hulu sampai hilir serta perlu adanya evaluasi yang bekesinambungan. 

"Dan evaluasi ini untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan masa lalu yang tidak bisa memberikan efek positif bagi petani harus diperbaiki dan kemudian memberikan kemudaha dan fasilitas petani di daerah," ucapnya.

Oleh karena itu efek impor pangan ini juga menimbulkan persoalan yang serius seperti secara psikologis petani yang sedang semangat untuk bertani.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Minta Satgas Pangan Jambi Kendalikan Inflasi Kebutuhan Pokok

Karena dipastikan harga jual tidak bergairah dan tidak mampu bersaing dengan produk pangan impor yang harganya relatif lebih murah.

Rilis PBB bahwa pangan adalah hak asasi manusia, oleh karenanya jika kebutuhan pokok pangan ini tidak tersedia maka pemerintah harus bertanggung jawab. 

"Oleh karena itu persoalan pangan adalah persoalan yang seriud dan harus menjadi prioritas dan pemerintah perlu merumuskan kembali rencana pembangunan sektor pertanian mulai dari infrastruktur hulu sampai hilir dan berkesinambungan," pungkas Legislator dari Dapil Jateng III ini.