Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kawasan PT Pertamina Hulu Rokan Dumai atau Blok Rokan menjadi bukti bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia mampu mengelola potensi minyak dan gas bumi (migas) dalam negeri.

Diketahui, semenjak Jokowi menjabat, pemerintah sudah berhasil mengambil alih proyek-proyek tambang raksasa kembali ke pangkuan Indonesia, mulai dari Freeport hingga Blok Migas Rokan.

Pemerintah berhasil mengambil alih Blok Migas Rokan di 2021, di Riau yang disebut-sebut memiliki produksi migas terbesar di Indonesia.

Blok tersebut sudah 97 tahun lebih menurut Jokowi dimiliki oleh perusahaan asal negeri paman Sam, Chevron. Kini blok tersebut 100 persen dimiliki dan dioperasikan Pertamina.

Baca juga: SKK Migas Ungkap Lifting Minyak Akhir Tahun 2022 WK Pangkah Tembus 7.620 Barel

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid sependapat dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk mengelola kekayaan negara seperti minyak dan gas (Migas), tanpa harus menggunakan SDM dari luar.

“Saya mendukung lah pernyataan Pak Jokowi itu, tetapi bukan sekedar pernyataan dan bukan sekedar keyakinan lalu harus ada. Memang gerakan untuk mempersiapkan anak-anak negeri dan pengusaha siap dalam bidang itu sudah dilakukan,” kata Abdul Wahid kepada wartawan, Rabu (11/1/2023).

Menurut politisi PKB itu, pernyataan Presiden Jokowi untuk menggunakan SDM dalam negeri untuk mengelola kekayaan negara itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi hak tersebut adalah kenyataan.

“Saya rasa apa yang dicita-citakan Pak Jokowi bahwa migas harus dikuasai oleh dalam negeri itu ya itu bukan hanya sekedar slogan tetapi itu sebuah kenyataan,” ujar dia.

Dikatakan Abdul Wahid, indikator pendukung bahwa SDM lokal bisa mengelola kekayaan Migas Indonesia adalah dengan adanya perguruan-perguruan tinggi yang konsen terhadap keilmuan ini, serta adanya program beasiswa dari pemerintah buat anak-anak muda potensial.

“Indikatornya apa? umpamanya diperkuat Universitas Pertamina, dan universitas universitas lain. Sudah ada itu beasiswa terhadap anak-anak yang ingin mengambil jurusan yang berkaitan dengan pertambangan dan energi,” ucap dia.

Selain itu, kata Abdul Wahid, mahasiswa yang diberikan beasiswa pada bidang tersebut harus diikat dengan MoU agar mereka komitmen untuk mengabdi kepada negara usai lulus dari universitas.

Hal ini harus dilakukan agar SDM-SDM potensial milik bangsa tidak keluar mengabdi di negara lain.

“Harus ada semacam MoU atau semacam komitmen atau seperti kontrak setelah biaya full, harus bekerja di dalam negeri kalau nggak nanti mereka setelah dikasih beasiswa tetapi kerjanya di luar karena lapangan pekerjaan dalam negeri nggak menyediakan,” ujarnya.