Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva merespons ujaran Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya.

Diketahui, Wahyu Sanjaya menyebut, MK kerap membatalkan Undang-Undang yang telah dibentuk DPR dengan Pemerintah.

Hal tersebut, maksud Wahyu, menyangkut perdebatan sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup dan terbuka yang telah digugat ke MK saat ini.

Bahkan, Wahyu mengatakan, agar DPR digantikan MK saja, jika selalu melakukan pembatalan terhadap produk dari lembaga perumus peraturan perundang-undangan itu.

Menanggapi ujaran tersebut, menurut Hamdan, Wahyu Sanjaya tidak memahami ketatanegaraan Indonesia.

Baca juga: Anggota Komisi II Sebut DPR Diganti MK Saja, Pengamat: Kok Menyalahkan Mahkamah Konstitusi

"Ya bagi saya (Wahyu Sanjaya) tidak memahami ketatanegaraan kita," kata Hamdan, saat dihubungi, Jumat (13/1/2023).

Hamdan menjelaskan, DPR dan MK memiliki kewenangannya masing-masing.

Lanjutnya, DPR dengan Pemerintah memiliki kewenangan membentuk Undang Undang.

"Tapi MK punya kewenangan untuk menguji Undang Undang yang dibentuk yang dibuat oleh DPR dan Presiden," ucap Hamdan.

Adapun Hamdan menuturkan, kewenangan yang dimiliki dua lembaga berbeda itu diberikan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.

Baca juga: Refly Harun Tegaskan MK Harus Tolak Gugatan Sistem Pemilu

"Kalau MK membatalkan Undang Undang yang dibuat DPR dan Presiden, itu kan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945," jelasnya.

Menurutnya, sudah menjadi tugas MK untuk menguji Undang Undang yang dibuat DPR dan Pemerintah.

"Dan ini sudah lebih dari 10 tahun ya. Banyak sekali Undang Undang yang diuji di MK dan MK membatalkan Undang Undang itu kalau bertentangan dengan Undang Undang Dasar," sambung Hamdan.