Soal Isu Reshuffle NasDem, Pengamat: Presiden Harus Jadi Kepala Pemerintahan, Bukan Kepala Koalisi
Pengamat meminta jika reshuffle dilakukan Jokowi terhadap menteri dari NasDem maka harus tetap menonjolkan alasan kinerja dan bukan hanya politis saja
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Sri Juliati
Dengan temuannya itu, Djarot meminta agar Jokowi mengevaluasi Yasin Limpo dan Siti Nurbaya.
Kendati demikian, dia menyarankan agar kedua menteri itu mengundurkan diri saja lantaran dinilai tidak cocok dengan kebijakan Presiden.
“Kalau memang gentle, betul sudah seperti itu, akan lebih bak untuk menteri-menterinya (menteri dari Partai NasDem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle,” kata Djarot.
Di sisi lain, Jokowi juga menebar sinyal akan melakukan reshuffle dalam kabinetnya.
Tak tanggung-tanggung, sejak akhir tahun lalu hingga awal tahun 2023, Jokowi sudah mengatakan sebanyak empat kali terkait rencana perombakan kabinet.
Yaitu saat meninjau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada 13 Oktober 2022, kunjungan kerja di Bogor 23 Desember 2022, ketika meninjau Pasar Tanah Abang di 2 Januari 2023, serta saat peresmian SPAM Durolis di Pekanbaru 5 Januari 2023.
Baca juga: Respons Johnny G Plate Soal Isu Reshuffle Menyasar Menteri Partai Nasdem
Bahkan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin telah memprediksi bahwa reshuffle akan dilakukan Jokowi pada Januari 2023.
"Mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng," ujarnya pada 5 Januari 2023 lalu.
Ngabalin juga meminta agar menteri yang diganti tetap semangat dan tidak marah.
"Karena waktu Anda sudah sampai disini saja. Tetap dan harus berterimakasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(YouTube Kompas TV)
Artikel lain terkait Reshuffle Kabinet
