TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menyoroti gonjang-ganjing reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap menteri Partai NasDem yakni Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri KLH), Siti Nurbaya Bakar.

Yunarto menyayangkan jika reshuffle dilakukan oleh Jokowi terhadap menteri NasDem, hanya karena faktor politis saja.

Meski, lanjutnya, Jokowi berhak untuk memiliki alasan apapun melakukan reshuffle termasuk unsur politis, dirinya berharap masih adanya pertimbangan kinerja sehingga perombakan memang mendesak untuk dilakukan.

Hal tersebut lantaran Jokowi berstatus sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala koalisi dari partai politik (parpol) pendukung pemerintahan.

"Buat presiden sendiri punya hak untuk melakukan reshuffle hanya karena alasan politik pun (itu) hak, itu namanya prerogratif."

"Tapi dengan sisa waktu, ada bobot kualitas juga (dalam pertimbangan melakukan reshuffle)," kata Yunarto dalam program Satu Meja di YouTube Kompas TV, Kamis (12/1/2023).

"Karena yang harus diingat juga adalah presiden ini kapasitas tertingginya itu adalah kepala pemerintahan bukan kepala koalisi," sambungnya.

Baca juga: Arsul Sani Perkirakan Presiden Jokowi Bakal Gelar Reshuffle Kabinet Pada Rabu Pon 1 Februari 2023

Di sisi lain, Yunarto juga mempertanyakan langkah politik Partai NasDem yang disebut tetap mendukung pemerintahan Jokowi meski jika menterinya dirombak.

Selain itu, ia juga mengaku adanya kejanggalan dari Partai NasDem ketika bersikap untuk tetap mendukung pemerintahan tetapi di waktu yang sama justru berkoalisi dengan oposisi yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Saya nggak bisa membaca logika bahwa koalisi itu dilakukan dengan partai oposisi (untuk Pemilu) 2024. Pertanyaan saya sebaliknya adalah lalu atas dasar apa Anda (Partai NasDem) berkoalisi dengan partai yang jelas-jelas kini berbeda."

"Artinya kan tidak ada tuh yang selama ini digembor-gemborkan kesamaan platform, visi misi. Jangan-jangan hanya kepentingan politik praktis semata," tegasnya.

Sebelumnya PDIP mendesak agar Yasin Limpo dan Siti Nurbaya dievaluasi oleh Jokowi sebagai menteri.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta pada 3 Januari 2023 lalu.

“Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLHK itu perlu dievaluasi terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi,” jelas Djarot.

Baca juga: Ada Reshuffle Kabinet, Jokowi Diminta Pertahankan Sri Mulyani