TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) menginisiasi kolaborasi antarnegara untuk mempercepat pembangunan desa di kawasan perbatasan.

Langkah ini untuk memastikan konektivitas ekonomi dan kerukunan antarwarga sehingga tidak terjadi benturan budaya.

"Titik ini sekaligus menjadi menjadi jalan kolaborasi pembangunan 74.691 desa seluruh Indonesia dengan 74 ribu lebih desa di Thailand, 11 ribu lebih desa di Vietnam, ratusan desa di Malaysia, serta desa-desa lain di kawasan regional kita," ujar Gus Halim di sela-sela pembukaan International Conference on Sustainable Rural Development in Border Areas, di Hotel Aston, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (13/1/2023) pagi.

Gus Halim menuturkan jika Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sementara lingkup ASEAN, memiliki titik hubung dengan lima negara.

Baca juga: Bupati Meranti Akui Daerahnya Tertinggal dan Tergolong Miskin, Sebab Alasan Protes ke Kemenkeu

Kondisi geografis tersebut menuntut adanya kolaborasi sehingga pembangunan desa di kawasan perbatasan bisa lebih akseleratif.

Kolaborasi pembangunan desa-desa lintas negara memang harus dilakukan baik untuk memperkuat konektivitas ekonomi, hingga asimilasi budaya dengan tetap berpijak kedaulatan negara masing-masing," ujarnya.

Gus Halim mengatakan ada 1.899 desa di Indonesia yang berada di kawasan perbatasan.

Dalam sehari-hari desa-desa tersebut saling berinteraksi baik di bidang ekonomi, sosial, hingga budaya dengan desa-desa dari negara lain.

"Jika ada kolaborasi antarnegara yang terlembagakan maka interaksi antardesa di perbatasan meskipun berbeda kedaulatan tersebut bisa kita dorong lebih cepat sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan," katanya.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini mengungkapkan bentuk kolaborasi antarnegara tersebut bisa dilakukan dalam banyak hal.

Seperti membentuk forum bersama dalam memecahkan masalah bersama, mengadakan project bersama, hingga saling berbagi praktik baik antardesa di perbatasan.

"Tentu bentuk kerja sama tersebut tetap menghormati kedaulatan masing-masing," katanya.

Gus Halim mengungkapkan Indonesia saat ini mempunyai praktik baik dalam bentuk model pembangunan desa berkelanjutan berbasis SDGs Desa.

Dengan konsep tersebut Indonesia mampu berkontribusi 84 persen bagai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Kemenparekraf Tingkatkan Pemahaman Sadar Wisata kepada Pelaku Pariwisata di Pedesaan

Hal itu karena penggunaan data mikro seperti individu, keluarga, rukun tetangga, dan lingkungan desa, tidak melewatkan satu pun lepas dari aktivitas pembangunan.

"Perencanaan pembangunan berbasis rekomendasi SDGs Desa, memastikan dampak dan manfaat pembangunan, dirasakan oleh setiap warga desa, No One Left Behind," tegasnya.

Gus Halim berharap melalui forum konferensi internasional tersebut, mampu menjadi media dan langkah awal bagi desa yang ada di kawasan perbatasan untuk mencapai Sustainable Development Goals dari desa.

"Sebuah inisiasi pelembagaan bagi kerja sama antar desa di Kawasan Regional Asia Tenggara, baik itu yang secara langsung merupakan wilayah lintas batas maupun dengan desa lain regional kita," kata mantan Ketua DPRD Kabupaten Jombang tahun 1999-2009 tersebut.

Sebagai informasi, konferensi internasional kali ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Resident Representative UNDP Norimasa Shimomura, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN HE Ekkaphab Phantohavong, Coordinator Territorial Approach of SDGs OECD Stefano Marta, Deputy Director of Programs of SurfAid Indonesia Endah Setyaningsih, dan Project formulation advisor private sector partnership JICA Mariko Nakayama.