Gelar Aksi di Kejagung, PP HIMMAH Minta Kasus Korupsi Proyek BTS Kominfo Diusut Tuntas
PP HIMMAH meminta Kejagung mengusut tuntas dugaan kasus korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Penulis: Reza Deni
Editor: Endra Kurniawan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Mereka meminta Kejagung mengusut tuntas dugaan kasus korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2020- 2022.
Koordinator Aksi, Saibal Putra Dalam orasinya mendesak Kejagung mengusut tuntas kasus mega korupsi BTS yang diduga melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
"Usut tuntas kasus mega korupsi Proyek BTS 4G dan 5 BAKTI Kemenkominfo, periksa seluruh pihak," kata Saibal dari atas mobil komando, Selasa (17/1/2023).
Selain itu, Saibal juga menambahkan bahwa kasus ini jangan berhenti di Dirut Bakti.
Baca juga: Kejaksaan Mulai Bidik Kementerian Kominfo dalam Kasus Korupsi Pengadaan Tower BTS
"Segera tetapkan tersangka baru," kata Saibal yang juga Sekretaris Jenderal PP HIMMAH tersebut
Pantauan di lokasi pukul 13.30 WIB, Selasa (17/1/2023) di depan Kantor Kejaksaan Agung ratusan kader dan simpatisan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) telah tiba dengaan membawa mobil komando dan spanduk panjang yang bertuliskan ' Usut Tuntas Kasus Korupsi BTS Kominfo, Tangkap dan Periksa Menkominfo Jhonny G. Plate'.
Hal serupa juga disampaikan koordinator lapangan, Imam Sahala Pohan.
Menurutnya, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan BAKTI Kominfo itu mencapai Rp 1 triliun.
"Ini jumlah yang fantastis, kasus mega korupsi ini tidak mungkin tidak melibatkan Jhonny G. Plate. Pasti ada aktor intelektualnya," kata Sahala
"Tahun 2023 ada indikasi resesi, ekonomi sulit, seperti yang disampaikan Presiden Bapak Joko Widodo, tidak bisa koruptor seenaknya memakan uang negara demi kepentingan pribadi dan kelompok," tandasnya
Secara khusus, PP HIMMAH meminta Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi Menkominfo soal kasus ini
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menggeledah dua lokasi terkait perkara dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G pada Senin (7/11/2022).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.