Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan menilai naiknya angka kemiskinan pada tahun 2022 tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM pada awal Maret 2022 dengan rata-rata kenaikan sebesar 30 persen.

Untuk diketahui Badan Pusat Statisitik (BPS) telah merilis meningkatnya angka kemiskinan pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang.

Angka tersebut meningkat 0,20 juta orang dari Maret 2022.

“Kenaikan tingkat kemiskinan terjadi diwilayah perkotaan dan pedesaan dengan presentasi kenaikan diperkotaan naik menjadi 7,53 dan pedesaan naik menjadi 12,36 persen pada September 2022,” katanya, Rabu, (18/1/2023).

Baca juga: Demokrat Ingatkan NasDem: Koalisi Ini Bisa Bubar, Jangan Merasa Paling Mendominasi

Alasan pemerintah menaikan harga BBM yakni naiknya beban subsidi yang harus ditanggung APBN menyusul kenaikan harga minyak dunia.

Namun menurutnya kenaikan harga minyak juga menaikan penerimaan negara, baik penerimaan pajak yang meningkat 15 persen maupun penerimaan bukan pajak yang bertambah 5 pesen. Sehingga defisit APBN dapat menurun dari 4,5 persen.

“Kondisi ini menggambarkan bahwa kenaikan harga minyak turut serta menyehatkan postur APBN lewat kenaikan penerimaan pajak dan turunnya perkiraan angka defisit APBN tanpa harus menaikan subsidi BBM,” katanya.

Fraksi Partai Demokrat kata dia telah mengingatkan kepada pemerintah bahwa keputusan menaikan harga BBM memberikan beban baru bagi masyarakat dengan meroketnya inflasi dan tingkat kemiskinan.

Kenaikan harga BBM telah memberikan efek domino bagi seluruh sektor kehidupan masyarakat.

Kenaikan harga BBM tidak hanya meningkatkan beban ongkos transportasi, namun juga akan menaikan harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan.

“Kondisi tersebut telah mempengaruhi daya beli masyarakat menengah ke bawah,” katanya.

Meskipun pemerintah telah menjalanakan program bantuan sosial sebesar Rp24 triliun, namun menurutnya jumlah tersebut hanya mampu menolong sebagian kecil masyarakat miskin dan rentan miskin.

Sementara sebagian masyarakat yang rentan miskin akan turun menjadi kategori miskin.

Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah orang miskin menjadi 26,36 juta orang pada September 2022.

Baca juga: Harga BBM Pertamina Hari Ini di Seluruh Daerah Indonesia, Rabu 18 Januari 2023

Fraksi Demokrat kata dia telah mengusulkan kepada pemerintah untuk penambahan kuota BBM hingga mencapai 29 juta kilo liter tanpa harus menaikan harga BBM.

Postur APBN 2022 masih cukup mampu untuk menopang besaran subsidi energi tanpa harus menaikan harga BBM.

“Dengan pertimbangan bahwa beban kompensasi BBM dapat dialihkan pada tahun 2023 sebagaimana telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga beban subsidi BBM sebagian dibebankan pada APBN 2023 dengan konsekuensi pemerintah harus melakukan realokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, termasuk penundaan beberapa program infrastruktur,” katanya.(*)