TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tampak berlari mendahului Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Momen ini terjadi jelang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Selasa (17/1/2023) kemarin.

Dalam video yang diunggah Ganjar Pranowo di akun Instagram-nya, tampak Ridwan Kamil setengah berlari di belakang Ganjar.

Seakan tahu keberadaan rekan sesama kepala daerah, Ganjar Pranowo menengok ke belakang dan berbalik badan.

"Wah ini," ujar Ganjar sembari menunjuk Ridwan Kamil.

Baca juga: Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Se-Indonesia di Bogor Dihadiri Presiden dan 4.445 Undangan

Ridwan Kamil yang tampak tergopoh-gopoh membalas ucapan Ganjar.

"Tuan rumah," kata pria yang karib disapa Kang Emil itu sembari setengah berlari.

Emil lantas melihat jam di pergelangan tangan sembari bercakap dengan Ganjar bahwa ia terkena macet.

"Macet, ini kita lari," lanjut Emil saat berada di depan Ganjar.

Orang nomor satu di Jawa Barat itu mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berada di lokasi.

"Pak Jokowi udah di sini," kata Emil dengan terus berlari mendahului Ganjar.

Setelah ditinggal Emil, Ganjar memilih berjalan cepat sambil sesekali bersalaman dengan sejumlah orang yang ditemuinya.

"Keburu kehabisan snack. Ayo Kang Emil lari...." tulis Ganjar pada caption video itu.

Unggahan Ganjar itu juga dibalas dengan Emil yang mengaku salah dan meminta maaf karena telah berlari mendahului.

Sebab, Ridwan Kamil harus menyambut Presiden di pintu utama.

"Nggih. Siap salah Mas. Maaf lari duluan, karena harus menyambut Pak Presiden di pintu utama," balas Emil.

Diketahui, acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 digagas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tajuk Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi.

Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023, dibuka secara langsung oleh Presiden Jokowi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dalam laporannya mengatakan, sekira 4.445 undangan, baik dari pusat maupun daerah hadir dalam acara ini.

Kemendagri memandang pentingnya peran Kepala Daerah dan Forkopimda dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi maupun pengendalian inflasi di daerah.

Meskipun perekonomian Indonesia saat ini terbilang stabil, kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya tetap perlu dilakukan.

"Sebanyak 38 gubernur dan Pj gubernur, 1 Wali Nangroe Aceh Darussalam, Ketua MRP (Majelis Rakyat Papua), MRPB (Majelis Rakyat Papua Barat) sekaligus Forkopimda di daerah masing-masing (hadir)," ujarnya.

Mendagri mengatakan rapat kordinasi pengendalian inflasi rutin dilakukan Kemendagri setiap Senin untuk mengendalikan inflasi di daerah.

Rapat kordinasi pengendalian inflasi dilakukan bekerja sama dengan kepala daerah, Forkopimda dan kementerian/lembaga terkait sejak Oktober 2022.

Mendagri mengatakan berkat rapat kordinasi rutin tersebut, pertumbuhan ekonomi secara nasional menunjukkan angka positif.

"Berkat arahan Presiden serta kolaborasi pusat dan daerah, dilaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional terus menunjukkan angka positif."

"Berdasarkan data BPS di kuartal ketiga tahun ketiga tahun 2022 mencapai angka 5,75 persen. Tingkat inflasi juga terkendali dengan baik," kata Tito Karnavian.

Presiden Singgung Soal Politik Identitas

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi meminta kepala daerah dan jajaran di Forkopimda untuk menjaga stabilitas politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ia meminta kepala daerah dan Forkopimda memetakan kerawanan Pemilu, serta mengingatkan agar TNI dan Polri untuk tidak ikut dalam politik praktis.

"Saya minta betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Utamanya politik identitas," kata Jokowi.

"Saya ingatkan TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. Petakan yang namanya potensi kerawanan. Jangan pas kejadian pontang panting sibuk ke sana ke sini. salah siapa ini salah siapa ini," lanjutnya.

Memasuki tahun politik, Presiden meminta kepala daerah dan Forkopimda memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan.

Harapannya kejadian kecil bisa segera diatasi, dan tidak menjadi masalah besar.

"Tahun ini sudah masuk tahun politik harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini," ujarnya.

Selesaikan Dua Persoalan yang Sering Dikeluhkan Terkait Investasi

Masih dalam acara itu, Jokowi mengingatkan para kepala daerah mengenai pentingnya investasi.

Investasi menurut Jokowi saat ini menjadi rebutan. Sehingga, jangan sampai daerah justru mempersulit masalah perizinan.

"Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan," kata Jokowi.

Presiden mengatakan ada dua masalah besar terkait perizinan investasi Indonesia.

Pertama yakni mengenai masalah tata ruang. Ia menyinggung soal kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Ketimbang mengubah nama, menurutnya lebih baik mempercepat pengurusan perizinan.

"Kalau sekarang namanya kesesuaian KKPR. Karena kita ini sering panjang-panjang," tutur Jokowi.

Menurut Presiden masalah KPPR menjadi masalah dalam investasi. Masalah KPPR menjadi problem bagi separuh daerah di Indonesia.

"Separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan KKPR-nya sehingga saya minta di sini ada ketua DPRD agar dengan Pemda segera menyelesaikan urusan ini," tuturnya.

Masalah kedua kata Presiden yakni mengenai persetujuan bangunan dan gedung (PBG).

Presiden kesal karena selain lamanya proses perizinan PBG, istilah yang dulunya izin mendirikan bangunan (IMB) namanya kini berubah.

"Namanya sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita. Nama itu dua kata itu cukup lah. Izin gedung. Sudah," kata Jokowi.

"Dulu IMB izin mendirikan bangunan. Ini ganti persetujuan bangunan gedung. Haduh. Izin gedung gitu saja sudah rampung. Yang paling penting bukan namanya, penyelesaiannya yang cepet gitu," imbuh Jokowi.

Jokowi meminta masalah KPPR dan PBG tersebut diselesaikan. Artinya pengurusan izinnya dipercepat sehingga tidak menggangu investasi.

"Keluhan di ranking pertama dan ranking kedua, dua hal tadi. Saya minta pada gubernur bupati Walikota DPRD segera selesaikan yang belum. jangan ditunda-tunda," ujar Jokowi.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Larasati Dyah Utami/Taufik Ismail)