TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah berkordonasi dengan pemerintah Tiongkok terkait insiden kerusuhan yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu (14/1/2023) lalu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI), Teuku Faizasyah mengatakan segera setelah terjadi insiden itu pihaknya di Kemlu segera melakukan komunikasi dengan pihak Tiongkok.

Bentrok pekerja tersebut setidaknya menewaskan 2 orang, salah satunya merupakan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang bekerja di PT GNI.

Pembicaraan dilakukan oleh perwakilan RI di Beijing kepada Kemlu Tiongkok, begitu pula sebaliknya, Kemlu RI juga melakukan komunikasi dengan perwakilan Tiongkok di Jakarta.

"Sudah ada pembicaraan antara perwakilan kita di Beijing dengan pihak Kemlu Tiongkok, dan juga komunikasi sudah dilakukan di Jakarta," kata Faizasyah saat ditemui di kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Jubir Kemlu melanjutkan, pada intinya kedua belah pihak sama-sama menyesalkan insiden tersebut dan berharap tidak terjadi insiden serupa di waktu yang akan datang. 

Kedutaan juga sudah melakukan kunjungan dalam langkah kekonsuleran di Morowali.

"Indonesia juga menyampaikan langkah yang dilakukan pemerintah untuk penegakan hukum dan lainnya, dan itu sudah dimaklumi dan diikuti oleh pihak Tiongkok," ujarnya.

Teuku Faizasyah mengatakan penting bagi pemerintah untuk segera melakukan pembicaraan dengan pihak Tiongkok untuk mencegah isu ini menjadi lebih besar.

Dia pun berharap isu lokal tidak menjadi isu yang diperluas yang mengganggu hubungan diplomatik kedua negara, sehingga tindakan hukum perlu segera dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Baca juga: Aktivitas Pekerja di PT GNI Sudah Kondusif, Aparat Keamanan Tetap Disiagakan

"Itulah arti penting untuk kita melakukan pencegahan. Sehingga tidak menjadi isu yang lebih besar lagi, apa yang disebut dengan permasalahan lokal dalam satu industri, jangan kemudian menjadi isu yang diperluas. Oleh sebab itu tindakan hukum yang dilakukan pemerintah, mudah mudahan bisa segera menyelesaikan permasalah ini," ujarnya.