Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD berbicara soal perlunya pengadilan pertanahan untuk membereskan kasus-kasus pertanahan di Indonesia.

Saat ini, kata dia, pemerintah tengah mencoba mencari terobosan untuk mengatasi banyaknya aduan mengenai persoalan pertanahan yang masuk ke berbagai kementerian dan lembaga di pemerintahan.

Namun demikian, kata Mahfud, ada dilema tersendiri dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di mana di satu sisi para mafia tanah berkerja dengan cepat dan melanggar hukum, namun di sisi lain untuk menyelesaikan persoalan tersebut harus sesuai dengan aturan hukum.

Sedangkan penyelesaian menurut aturan hukum, kata dia, tahapannya panjang.

Hal tersebut disampaikan Rapat Koordinasi terkait konflik pertanahan di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Kamis (19/1/2023).

"Nah kita masih mau cari jalan terobosan antara lain tadi yang dibuat pengadilan khusus yaitu pengadilan tanah," kata Mahfud.

Untuk itu, kata Mahfud, pemerintah akan berbicara dengan Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung memiliki aturan tersendiri.

Mahfud mengatakan pembicaraan tersebut di antaranya terkait akan diletakkan di lingkungan pengadilan mana pengadilan tanah tersebut.

"Tetapi prinsipnya kita sudah berfikir, harus dibuat instrumen hukum baru (pengadilan tanah)," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan belum saatnya dasar hukum pembuatan pengadilan tanah tersebut dibicarakan.

Hal paling penting, kata dia, adalah pemerintah akan mencoba untuk berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait ide pengadilan tanah tersebut.

"Kita bicara dulu dengan Mahkamah Agung, yang penting kita bicara dulu. Wujudnya kayak apa, lalu bajunya nanti apakah Perppu, atau Undang-Undang, kita nanti lihat," kata Mahfud. 

Sebelumnya, dalam rapat Mahfud membebarkan belasan modus mafia tanah yang telah diidentifikasi.

Baca juga: KPK Ungkap Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Pulo Gebang Rugikan Negara Miliaran Rupiah