TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menegaskan partainya konsisten tetap menjadi oposisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu merespons isu PKS ditawari menteri di Kabinet Indonesia Maju menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Keputusan Majelis Syuro jelas dan tegas bahwa PKS di luar pemerintahan, konsisten menjadi oposisi," kata Kholid kepada Tribunnews.com, Jumat (20/1/2023).

Kholid memastikan apabila ada tawaran maka seluruh anggota dan pengurus PKS dipastikan tetap berada di luar pemerintahan.

"Ada tawaran atau pun tidak, PKS tetap di luar pemerintahan, semua anggota dan pengurusnya tidak akan masuk kabinet," ujarnya.

Lebih lanjut, Kholid menambahkan isu PKS ditawari menteri merupakan sebuah upaya untuk memperburuk citra partainya.

"Narasi dan kabar burung bahwa PKS masuk kabinet adalah upaya-upaya untuk membuat citra tidak baik kepada PKS, karena PKS merupakan partai yang konsisten menjadi kekuatan oposisi," ungkap dia.

Baca juga: Gubernur Ridwan Kamil Gabung Partai Golkar, Ketua DPW PKS Jabar Ucapkan Selamat

Sebelumnya, PKS melalui Wakil Ketua Majelis Syura Mohammad Sohibul Iman juga menanggapi isu tawaran dua kursi menteri di kabinet Jokowi.

Iming-iming itu untuk membujuk PKS menarik dukungan dari Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 mendatang.

Menurutnya, PKS memang sejak dulu ditawari masuk ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi.

Namun, PKS bersikukuh untuk tetap berada di luar pemerintahan.

"Kalau masalah ditawari masuk kabinet sih sejak periode pertama juga kami ditawari. Tapi kami ucapkan terima kasih dan kami tetap diluar pemerintahan," kata Sohibul, Sabtu (29/10/2022).

Baca juga: PKS Nilai Cawapres Anies Baswedan Harus Teruji dan Punya Kapasitas Menang yang Tinggi

Sohibul mengamini jika benar adanya isu tawaran dua menteri untuk PKS.

Dia menyebut usulan itu diduga berasal dari salah satu menteri yang juga merupakan ketua partai politik.

"Sekarang memang berhembus isu PKS ditawari 2 posisi menteri. Kami telusuri info ini, katanya itu usulan dari seorang menteri yang juga ketum sebuah partai. Konon Pak Jokowi senang dengan usulan tersebut," ucapnya.

"Tapi entah bagaimana tiba-tiba info tersebut disebarkan oleh pihak-pihak tertentu, padahal tawaran tersebut belum sampai kepada kami. Jadi kami bingung," sambung dia.