TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah diharapkan bisa melakukan efisiensi atau pengurangan biaya terhadap Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) agar lebih terjangkau.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrur Rozi alias Gus Fahrur.

"Jika mungkin dilakukan efisiensi dan pengurangan biaya yang bisa dilakukan tentu lebih baik."

"Masyarakat tentu berharap kenaikan biaya ongkos naik haji (ONH) bisa ditekan seminimal mungkin agar lebih terjangkau," ucap Gus Fahrur, Sabtu (21/1/2022).

Gus Fahrur juga mengatakan, jika nantinya terdapat pengurangan biaya tersebut, ia berharap kualitas pelayanan bagi jemaah haji tetap diperhatikan.

Baca juga: Populer Nasional: Alasan Menag Usul Biaya Haji Naik Jadi Rp69 Juta - 4 Hakim Agung Diperiksa KPK

Kendati demikian, Gus Fahrur menyatakan bahwa kenaikan Bipih itu juga merupakan hal yang wajar terjadi.

Selain itu, kata Gus Fahrur, biaya haji memang harus naik lantaran banyak hal yang perlu ada penyesuaian.

"Kita percaya dan memahami apa yang disampaikan oleh Menag, bahwa biaya pelaksanaan haji memang harus naik karena banyak hal yang perlu penyesuaian dan Itu sesuatu yang wajar," kata Gus Fahrur, Sabtu (21/1/2023).

Biaya Haji di Indonesia Masih Tahap Wajar

Gus Fahrur mengatakan bahwa dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, biaya Haji di Indonesia masih dalam tahap wajar.

"Meskipun demikian jika dibandingkan dengan biaya haji negara lain di Asean, saya kira sudah wajar dan cukup kompetitif," kata Gus Fahrur.

Gus Fahrur mengungkapkan bahwa kenaikan biaya haji tahun 2023 ini juga disebabkan karena banyaknya komponen pembiyaan haji yang naik di Arab Saudi.

Maka dari itu, kata Gus Fahrur, kenaikan biaya haji tahun ini juga sudah tidak bisa dihindari.

Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kenaikan biaya haji ini, agar lebih memahaminya.