TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa aksi demo yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) telah membubarkan diri dari depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Pantauan Tribunnews.com di lokasi sekira pukul 12.47 WIB, massa yang mayoritas menggunakan pakaian dinas ini berangsur meninggalkan gedung DPR setelah tuntutan mereka diterima oleh perwakilan Komisi II DPR RI.

"Dari saudara-saudara kita PPDI, persatuan perangkat desa seluruh Indonesia dimana hasil pantauan kami sekitar 10 sampai 20 ribu massa yang hadir dan Alhamdulillah sampai dengan detik ini berjalan dengan tertib, kondusif," kata Komarudin kepada wartawan di lokasi, Rabu (25/1/2023).

Komarudin mengatakan massa mulai membubarkan diri setelah perwakilan massa aksi diterima oleh perwakilan Komisi II DPR RI soal tuntutan yang dibawa dalam aksinya tersebut.

"Betul, tadi tahapannya mereka diterima perwakilan sebanyak 50 orang diterima di dalam oleh Komisi II, setelah itu hasilnya sudah disampaikan dari Komisi II dan saat ini berangsur-angsur massa kembali ke daerah masing-masing," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Komarudin memastikan situasi saat ini masih terbilang kondusif meski sempat ada massa yang menaiki hingga mendorong gerbang gedung DPR.

"Sejauh ini masih kategori kondusif ya, itu hal yang biasa, gimmick, atau mereka yang menunggu terlalu lama diluar diharapkan diskusi di dalam tadi lebih cepat tapi relatif kondusif," ucapnya.

Sebelumnya, Polisi menutup arus lalu lintas depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (25/1/2023).

Pantauan Tribunnews.com di lokasi, penutupan arus lalu lintas dilakukan lantaran adanya aksi demonstrasi dari ribuan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

Ribuan perangkat desa dari berbagai daerah tersebut menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR sejak pagi tadi.

Mereka tampak membentangkan sejumlah spanduk berupa tuntutan mereka terhadap DPR.

Ketua Umum PPDI, Moh Tahril mengatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang banyak apabila tuntutan tak diakomodir.

"Kalau tuntutan tidak terpenuhi kami akan terus berusaha, lewat jalur hukum dan menurunkan audiens 10 kali lipat lagi," kata Tahril di depan Gedung DPR RI.

Tahril menuturkan pihaknya akan mengupayakan agar tuntutan PPDI dikabulkan.