Jokowi: Jika Pemerintah Terapkan Lockdown, Rakyat Pasti Rusuh dan Negara Tak Bisa Kasih Bantuan
Apabila lockdown diberlakukan, rakyat tidak bisa mencari nafkah sama sekali dan pemerintah tidak bisa menutupi kebutuhan nafkah masyarakat.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan kenapa dirinya tidak memberlakukan lockdown saat awal Pandemi Covid-19.
Berbeda dengan negara-negara lain yang memberlakukan lockdown untuk mencegah virus Corona.
Menurut Presiden bila saat itu ia menerapkan lockdown maka besar kemungkinan timbul kerusuhan.
Baca juga: Jokowi Curhat Sulitnya Tangani Pandemi: Bayangkan, Pendapatan Negara Anjlok 16 Persen
"Apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh. Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown," kata Presiden dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemuliham Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2023 di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis, (26/1/2023).
Penyebabnya kata Presiden, apabila lockdown diberlakukan, rakyat tidak bisa mencari nafkah sama sekali. Sementara pemerintah tidak bisa menutupi kebutuhan nafkah masyarakat.
"Coba saat itu, misalnya kita putuskan lockdown. Hitungan saya dalam 2 atau 3 minggu, rakyat sudah enggak bisa, enggak, memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah, semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat," kata Jokowi.
Menurut Presiden, saat itu bisa saja pemerintah memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus Corona. Terlebih 80 persen kabinet meminta diterapkannya lockdown. Namun kata Presiden setelah melakukan semedi 3 hari, pemerintah tidak menerapkan lockdown.
"Saya semedi 3 hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak. Karena betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini," ucap Jokowi.
