TRIBUNNEWS.COM - Pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan pada akhir 2022, telah memberikan dampak signifikan bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengatakan, satu bulan setelah PPKM dicabut, sejumlah indikator pariwisata mengalami kenaikan, dikutip dari laman Presiden RI.

"Setelah 1 bulan PPKM dihentikan maka aktivitas ekonomi khususnya di pariwisata dan ekonomi kreatif meningkat secara signifikan dengan tingkat hunian kamar mencapai angka 80 sampai 90 persen di beberapa destinasi, dan untuk destinasi favorit: Bandung, Yogyakarta, dan Bali malah mencapai angka 100 persen," ujar Sandiaga Uno dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Lebih lanjut, Sandiaga Uno menjelaskan, pemerintah juga menaikkan target pasar wisatawan mancanegara secara signifikan pada 2023 melalui beberapa kebijakan, antara lain penambahan jumlah penerbangan.

Di samping itu, pemerintah juga berupaya mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata.

"Tadi Bapak Presiden memberikan arahan agar pembangunan di KEK Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata dipercepat sehingga terciptalah peluang usaha dan lapangan kerja," imbuhnya.

Baca juga: Picu Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Pemerintah Dorong Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Pariwisata

Upaya lainnya adalah dengan penyederhanaan aturan atau deregulasi dan pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan acara-acara.

Dengan kebijakan tersebut, diharapkan akan memicu lebih banyak kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition), ajang berbasis musik, serta olahraga.

"Diharapkan bisa mendorong terciptanya wisata mancanegara kunjungannya 7,4 juta di batas atas dan pergerakan wisatawan nusantara di angka 1,4 miliar pergerakan wisata nusantara," ungkapnya.

Terkait upaya untuk mencapai target penciptaan lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif hingga 4,4 juta di tahun 2024, Sandiaga menyampaikan pihaknya memiliki sejumlah program unggulan, seperti pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), desa wisata, dan desa kreatif.

“Target penciptaan lapangan kerja dengan beberapa program unggulan, seperti pemberdayaan UMKM dan desa wisata, dan desa kreatif, kita harapkan bisa tercapai target 2024 penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas,” pungkasnya.

Upaya Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2023

Pascapencabutan PPKM, pemerintah terus berupaya untuk pertumbuhan ekonomi nasional di tengah penurunan ekonomi global dan permintaan luar negeri.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/01/2023).

"Pemerintah mendorong beberapa langkah dalam negeri, yaitu untuk belanja dalam negeri didorong, konsumsi dan investasi juga terus didorong, dan beberapa sektor diharapkan bisa terus dipacu; sektor industri, sektor pariwisata," ujar Airlangga, dikutip dari laman Setkab.

Salah satu prioritas kebijakan pemerintah, lanjut Airlangga, adalah untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat serta menjaga inflasi.

"Inflasi di daerah yang dimonitor di bulan Januari ini memang salah satunya adalah sektor transportasi, dalam hal ini transportasi udara. Kemudian yang kedua terkait dengan beberapa komoditas yang diperhatikan termasuk harga beras yang seperti di bulan Desember kemarin sehingga pemerintah akan terus memonitor situasi ketersediaan stok dan harga beras," ujarnya.

Baca juga: Sandiaga Uno akan Tingkatkan Pariwisata di Kawasan Pansela: Banyak Destinasi yang Berpotensi

Selain itu, pemerintah juga mendorong sektor pariwisata sebagai mesin ekonomi, termasuk pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.

"Pemerintah mendorong pelaksanaan dari kawasan ekonomi khusus (KEK), terutama parawisata, dan pemerintah juga menilai beberapa hal yang bisa memperbaiki investasi di sektor pariwisata yang untuk didorong," ujarnya.

Terkait investasi, lanjut Airlangga, pemerintah juga mendorong revisi peraturan turunan terkait cipta kerja, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Pemerintah juga mendorong agar revisi terhadap turunan dari Perpu Cipta Kerja untuk terus didorong, antara lain di revisi PP terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko, terutama yang berbasis perizinan dasar, yaitu KKPR, PBG, dan AMDAL."

"Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik," ucap Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penyelesaian 30 proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp360 triliun.

"Pemerintah juga komitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023, ini estimasi nilainya Rp360 triliun, nah ini diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023," tandasnya.

(Tribunnews.com, Widya)