Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kembali menegaskan bahwa partainya sampai detik ini masih menjadi bagian dari pemerintahan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Hal ini disampaikan Surya Paloh usai bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat, Rabu (1/2/2023).

"Hal lain barangkali adalah apa yang dikatakan Partai Nasdem sampai saat ini masih bagian tidak terlepaskan dari maju mundurnya jalannya administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Maruf Amin," ungkap Paloh.

Pernyataan Surya Paloh mencuat di tengah isu rencana Presiden Jokowi melakukan reshuflle atau perombakan kabinet pemerintahannya.

Baca juga: 4 Tanda-tanda Jokowi akan Reshuffle Kabinet Tapi Mungkin Bukan Hari Ini

Nasdem, kata dia, sangat berkepentingan terhadap keberhasilan rakyat Indonesia.

Paloh menyatakan Nasdem tetap akan mendukung Presiden Jokowi untuk menuntaskan seluruh produk administrasi pemerintahan hingga masa jabatannya berakhir.

"Nasdem amat berkepentingan dari seluruh apa yang dilakukan dan menurut apa yang kami rasakan, bukan hanya keberhasilan bagi dua partai ini, tapi keberhasilan dari rakyat Indonesia," kata dia.

"Pemerintahan inilah pemerintahan yang wajib hukumnya bagi kami untuk menuntaskan produk administrasi pemerintahan secara baik dan sukses sampai akhir masa jabatan. Jadi ini kembali lagi adalah penegasan untuk lebih mempertegas sikap kedua partai," jelasnya.

Bertemu Jokowi di Istana

Seperti diketahui, Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden pekan lalu.

Pertemuan itu mengemuka di tengah isu reshuffle atau perombakan kabinet.

Kabar reshuffle itu dikaitkan dengan hubungan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang disebut-sebut kurang harmonis pasca ditetapkannya Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024.

Termasuk langkah politik Partai Nasdem di DPR yang dianggap mulai tidak sejalan dengan pemerintah seperti saat Fraksi Nasdem abstain dan tidak mendukung RUU IKN.