TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjawab isu ditarik ke kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) lalu meninggalkan koalisi pengusung Anies Baswedan di 2024.

Sekretaris jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan dalam suasana konstelasi politik wajar ada isu-isu demikian.

"Wajar, dalam konstelasi politik itu hal yang wajar saling menarik. Semua ingin bikin kekuatan maksimum," kata Aboe selepas bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Aboe menegaskan jika pihaknya tetap berada pada garis yang telah diputuskan pada internal PKS.

"Pokoknya kita tetep punya garis sikap yang sudah diputuskan di internal kita," ujar Aboe.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menegaskan partainya konsisten tetap menjadi oposisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu merespons isu PKS ditawari menteri di Kabinet Indonesia Maju menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Keputusan Majelis Syuro jelas dan tegas bahwa PKS di luar pemerintahan, konsisten menjadi oposisi," kata Kholid kepada Tribunnews.com, Jumat (20/1/2023).

Kholid memastikan apabila ada tawaran maka seluruh anggota dan pengurus PKS dipastikan tetap berada di luar pemerintahan.

"Ada tawaran atau pun tidak, PKS tetap di luar pemerintahan, semua anggota dan pengurusnya tidak akan masuk kabinet," ujarnya.

Lebih lanjut, Kholid menambahkan isu PKS ditawari menteri merupakan sebuah upaya untuk memperburuk citra partainya.

Baca juga: Sohibul Iman Jelaskan Alasan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Tak Ikut Temui Surya Paloh di NasDem Tower

"Narasi dan kabar burung bahwa PKS masuk kabinet adalah upaya-upaya untuk membuat citra tidak baik kepada PKS, karena PKS merupakan partai yang konsisten menjadi kekuatan oposisi," ungkap dia.