TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dr Haswandi nama lengkapnya.

Namun selalu hanya ingin dipanggil dengan nama Haswandi.

Dia dikenal sebagai Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

Sepanjang kiprahnya, Haswandi telah dipercaya oleh Mahkamah Agung untuk memimpin berbagai Pengadilan Negeri baik di daerah maupun di Ibu Kota Jakarta.

Lahir di Sumatera Barat pada 2 April 1961, Haswandi lulus dari Fakultas Hukum Universitas Andalas dan langsung mendaftar sebagai Calon Hakim dengan penempatan pertama di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Sumbar pada tahun 1985.

Setelah malang melintang sebagai Hakim di Sumatera, Haswandi diberikan amanah untuk memimpin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekaligus memeriksa perkara–perkara penting dan menarik perhatian publik.

Dalam memutus, Haswandi banyak melakukan terobosan hukum demi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Salah satunya yang paling terkenal adalah mencabut hak komunikasi terpidana narkoba dengan melarang penggunaan ponsel bagi para bandar narkoba di dalam LP.

“Terdakwa sampai memiliki 40 unit telepon genggam," ujar Haswandi saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada saat itu.

Pencabutan hak komunikasi tersebut, kata Haswandi, dilakukan agar setelah divonis hakim, terdakwa tidak diperbolehkan kembali untuk menggunakan telepon.

"Pencabutan hak itu juga untuk menekan peredaran telepon genggam di dalam penjara," lanjutnya.

Baca juga: Apa Itu Sidang Duplik? Dijalani Putri Candrawathi dan Bharada E, Jelang Vonis Hakim

Ketua Tim Perumus Handbook Eksekusi Nasional

Selepas menjabat Ketua PN Jaksel, Haswandi dipercaya untuk menjadi Direktur Pengembangan Tenaga Teknis pada Dirjen Baddilum MA.

Posisi strategis untuk mengembangkan, memperkaya serta meningkatkan kemampuan teknis tenaga peradilan (Hakim dan Panitera) di seluruh Republik Indonesia.