Selama menjadi Dirbinganis, Haswandi atas arahan Dirjen Badilum pada tahun 2019 dan selaku Ketua Tim penulis/pelaksana, menerbitkan Handbook Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia sebagai solusi atas masalah ketidakjelasan terkait prosedur, tata cara dan kepastian pelaksanaan eksekusi di seluruh Indonesia.

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti.

Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan.

Pelaksanaan eksekusi memiliki dua masalah, yaitu secara yuridis dan non yuridis.

Problem yuridis antara lain berupa adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lainnya.

Sedangkan probelem non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di lapangan.

Akibat dua masalah tersebut, terdapat banyak sekali putusan – putusan yang telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diselesaikan ataupun dieksekusi karena banyaknya permasalahan prosedural/pertentangan hukum.

Handbook tersebut menjadi oase atas berbagai masalah terkait pelaksanaan eksekusi.

Terbukti dengan adanya Handbook tentang pelaksanaan eksekusi, tunggakan pelaksanaan eskekusi di berbagai Pengadilan di seluruh Indonesia berkurang secara drastis.

Handbook tersebut berisikan seluruh prosedur mengenai proses eksekusi, dari yang paling sederhana sampai dengan pengaturan paling kompleks.

Haswandi Sebagai Hakim Agung

Setelah memberikan banyak kontribusi di Dirjen Badilum MARI dan di Kepantieraan Mahkamah Agung RI, Haswandi diamanatkan untuk mengisi kursi sebagai Hakim Agung pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Haswandi lolos fit and proper test di Komisi Yudisial tanpa adanya catatan–catatan serta didukung oleh seluruh fraksi di DPR-RI.

Makalahnya mengenai permasalahan–permasalahan keperdataan (tanah dan eksekusi) menggambarkan bagaimana Haswandi memang pantas duduk sebagai Hakim Agung Kamar Perdata.