"Dan itu tentu ada komitmen politik, ada kesepakatan yang tidak bisa tiba-tiba kursi (menteri) NasDem berkurang begitu saja karena hanya NasDem mengusung Anies kemudian mereshuffle berbasis (mendukung) Anies. Itu aromanya kental sekali," sambungnya.

Baca juga: 4 Tanda-tanda Jokowi akan Reshuffle Kabinet Tapi Mungkin Bukan Hari Ini

Sehingga, Pangi menginginkan jika reshuffle memang dilakukan oleh Jokowi terhadap menteri NasDem, maka berdasarkan kinerja bukan sekedar imbas pengusungan Anies.

Pangi menganggap ketika pengusungan Anies menjadi penyebab menteri NasDem dicopot maka Jokowi dianggapnya tidak adil.

Apalagi NasDem memastikan atau menggaransi akan setia dan loyal pada pemerintah Jokowi.

Di sisi lain, berdasarkan survei, Pangi menjelaskan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi yang berada di atas 70 persen juga menjadi alasan tidak mungkinnya adanya reshuffle kepada menteri NasDem buntut mengusung Anies menjadi capres 2024.

Lebih lanjut, Pangi pun menyimpulkan manuver Surya Paloh ke Partai Golkar kemarin adalah langkah berkelas karena mau untuk menjaga hubungan antar koalisi pemerintah dan Jokowi sembari masih diterima parpol lain terkait pengusungan Anies sebagai capres 2024.

"Dan akhirnya Pak Surya Paloh, pada posisi ini adalah menunjukan politisi yang cukup berkelas dan piawai dan menterinya tidak terdampak kena reshuffle dan Jokowi masih baik komunikasinya dengan beliau dan beliau masih bisa mengusung Pak Anies menjadi calon presiden."

"Dan itu juga Pak Surya Paloh menggaransi juga Pak Jokowi saat sudah tidak berkuasa," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pertemuan Ketua Umum Partai NasDem bersama dirinya di Kantor DPP Partai Golkar keduanya sepakat bahwa parpol pendukung presiden tetap solid.

"Kita sekarang memasuki badai berikut yaitu ketidakpastian kita tahu, tapi kita tahu ada ketidakpastian. Nah ini juga masuk di dalam tahun politik," kata Airlangga Hartarto pada konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (1/2/2023).

"Tetapi kita bersepakat bahwa partai politik pendukung bapak presiden harus tetap solid karena ini adalah momentum yang tidak boleh kita lepaskan," jelasnya.

Airlangga Hartarto melanjutkan pemerintah saat ini sedang mendapatkan kepercayaan dunia pasca G20 dan tentu stabilitas politik itu menjadi penting karena masih ada tugas-tugas pemerintah yang juga memerlukan kerjasama dengan parlemen atau partai Politik.

"Termasuk di dalamnya Perppu satu terkait dengan pemilu kemudian pemekaran di Papua, Perppu cipta kerja dan berbagai perundang-undangan yang akan memuluskan pertumbuhan perekonomian kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial ke depan," tegasnya.

Ketua umum Partai Golkar itu kemudian mengatakan bahwa kesepakatan keduanya bersyukur.