Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI dan Polri untuk mengatasi masalah pertambangan ilegal dan ekspor ilegal di Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden usai memberikan arahan secara tertutup dalam rapat pimpinan TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (7/2/2023).

“Itulah tugas TNI-Polri, kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL misalnya dan saya kira sudah mengerti apa yang dilakukan,” kata Presiden.

Menurut presiden apabila ekspor dan tambang ilegal masih ada maka proses hilirisasi industri akan terganggu.

Oleh karenanya, dia meminta TNI-Polri mencegah hal tersebut.

“Dan tugas TNI- Polri ada di situ,” katanya.

Baca juga: Roy Marten Kaget Dituduh Terlibat Aktivitas Tambang Ilegal di Jambi

Ekspor dan tambang ilegal selain menganggu hilirisasi juga berdampak pada penerimaan negara.

Untuk itu menurut Presiden hal itu harus dihentikan.

“Kalau ekspor ilegal misalnya timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu,” pungkasnya.