Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Rabu (8/2/2023) sekitar pukul 17.50 WIB.

Kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kapolda Sumatra Utara Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak, dan Kajati Idianto.

Turut hadir juga menyambut kedatangan Presiden Jokowi, Wali Kota Medan Bobby Nasution, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb Reka Budiarsa, Danlatamal I Laksamana Pertama Johanes Djanarko Wibowo, Pangkokogabwilhan I Laksdya Irvansyah, dan Pangkosekhanudnas III/Medan Marsma TNI Mohammad Nurdin.

Setelahnya, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana langsung menuju hotel tempatnya bermalam.

Esok hari, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana diagendakan untuk menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023, meresmikan infrastruktur, dan mengunjungi beberapa pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 15.55 WIB.

Baca juga: Presiden Jokowi akan Hadiri Peringatan HPN di Medan 9 Februari Mendatang

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Sumatra Utara yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Tekankan Pentingnya Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab

Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kebebasan pers yang bertanggung jawab dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan etika jurnalistik.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (6/10/2022).

"Bapak Presiden memberikan pesan penting bahwa jangan hanya bicara kebebasan pers, tetapi yang terpenting adalah pemberitaan yang bertanggung jawab. Pemberitaan yang bertanggung jawab adalah pemberitaan yang dikonfirmasi kebenarannya menggunakan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang baik. Jadi kalau cuma bebas sebebas-bebasnya tanpa tanggung jawab banyak nanti yang akan dirugikan apalagi menjelang pemilu," ujar Ninik.

Baca juga: Rangkaian Kegiatan Peringatan HPN 2023: Ada Pemberian Anugerah Rekor Muri

Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pers menyampaikan program kerja besar kepada Presiden yang meliputi pendataan ratifikasi pers, pengaduan dan penegakan etika pers, serta peningkatan kapabilitas wartawan.

"Kami sampaikan kepada Bapak Presiden hal-hal yang sudah kami capai dan PR-PR yang kami masih miliki karena jumlah pengaduan terus meningkat, tetapi ada beberapa upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan, difasilitasi Dewan Pers dan tentu salah satunya adalah dukungan dari pemerintah," katanya.

Selain itu Dewan Pers juga menyampaikan soal kemajuan dalam penanganan kasus-kasus insan pers. Menurut Ninik, saat ini telah ada nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 

"Sekarang ini posisinya sedang terus kami sosialisasikan agar mereka sampai di tingkat paling bawah memahami bagaimana cara penyelesaian kasus-kasus pers. Walaupun ada kasus-kasus yang berdimensi pidana memang menjadi ranah Kepolisian," pungkasnya.