TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 di kisaran 5,3 persen layak diapresiasi.

Kendati demikian dibutuhkan terobosan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat bawah.

“Pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 harus diakui merupakan capaian membanggakan. Pertumbuhan tersebut tertinggi sejak 2016. Kinerja sektor keuangan juga tumbuh baik dengan indikator kredit perbankan di kisaran 11,31 persen. Hanya saja dampaknya belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat bawah sehingga perlu ada mekanisme kebijakan agar manfaat pertumbuhan juga dinnikmati mereka,” ujar Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi dalam keterangannya, Kamis (9/2/2023).

Fathan menjelaskan ada beberapa indikator yang menjadi penanda jika tingginya pertumbuhan ekonomi belum dinikmati masyarakat bawah.

Baca juga: BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022 Mencapai 5,31 Persen

Indikator tersebut diantaranya meningkatnya tingkat kemiskinan dari 9,54 persen di Maret 2022 menjadi 9,57% di September 2022.

Selain itu tingkat konsumsi individu hanya di kisaran 4,93% dalam produk domestic bruto (PDB).

“Fakta ini menjadi paradoksal karena di satu sisi pertumbuhan ekonomi tumbuh namun tingkat kemiskinan meningkat dan konsumsi individu stagnan,” katanya.

Fathan mensinyalir meningkatnya tingkat kemiskinan salah satunya dipicu tidak meratanya kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menurutnya PEN lebih banyak memberikan porsi penyelamatan terhadap dunia usaha dan masyarakat rentan.

“Banyak kelompok masyarakat kelas menengah bawah yang tidak kecipratan dana PEN jatuh menjadi kelompok miskin baru sehingga sehingga angka kemiskinan pun bertambah. Pun juga UMKM yang tidak menjadi sasaran program tersebut jatuh bangkrut,” katanya.

Lebih jauh Fathan mengungkapkan jika pertumbuhan ekonomi ditopang oleh komponen ekspor yang meningkat signifikan hingga 16,28%.

Sektor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit menjadi primadonanya.

“Ironinya tenaga kerja di sektor ini tidak sebanyak sektor UMKM dan Pertanian sehingga peningkatan ekspor komoditas ini juga tidak memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Politikus PKB ini pun berharap agar ada terobosan kebijakan sehingga kue pertumbuhan bisa dinikmati secara merata.