TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meminta jajaran intelijen TNI membuat kajian mendalam dan komprehensif soal permintaan Presiden Joko Widodo agar Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator intelijen.

Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan agar keterpaduan intelijen di masa depan dapat segera tercapai.

Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan pokok-pokok kebijakan dalam Rapim TNI 2023 di Museum Satria Mandala Pusjarah TNI Jakarta Selatan pada Kamis (9/2/2023).

"Dalam rapim Kemhan 2023 Presiden menyampaikan agar kendali intelijen berada di bawah Kemhan. Terkait perintah tersebut, saya minta jajaran intelijen membuat kajian yang mendalam dan komprehensif sehingga keterpaduan intelijen di masa depan dapat segera tercapai," kata Yudo.

Baca juga: Rapim TNI 2023: Panglima TNI Ingatkan Sanksi Copot Jabatan Jika Gagal Atasi Karhutla Masih Berlaku

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pertahanan untuk mengorkestrasi informasi intelijen dari lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi intelijen.

Jokowi mengatakan lembaga-lembaga tersebut di antaranya BIN, TNI, Polri, dan juga BSSN.

Hal tersebut disampaikannya usai membuka Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2023 di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Rabu (18/1/2023).

"Saya menyampaikan pentingnya kementerian pertahanan menjadi orkestrator informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki. Kita kan memiliki ada, informasi intelijen BIN, informasi intelijen di TNI, di Polri, di BSSN," kata Jokowi.

Baca juga: TB Hasanuddin: Sesuai Undang-Undang, BIN Adalah Koordinator Intelijen, Bukan Kementerian Pertahanan

Informasi tersebut, kata dia, perlu diorkestrasi menjadi sebuah informasi yang solid.

Dengan demikian, kata dia, informasi tersebut bisa dijadikan bahan untuk pemerintah dalam membuat kebijakan.

"Semuanya itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid, yang informasi itu diberika ke kita untuk membangun sebuah policy, atau kebijakan," kata Jokowi.

Terkait hal tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Presiden Jokowi meminta Kementerian Pertahanan untuk menjadi semacam koordinator informasi intelijen.

Dengan demikian, kata dia, Indonesia bisa selalu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan di depan.

"Dan beliau minta Kementerian Pertahanan untuk menjadi semacam koordinator supaya Indonesia selalu antisipasi dan tidak terdadak oleh segala kemungkinan," kata Prabowo.