TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan kembali sejumlah arahan Presiden Joko Widodo yang telah disampaikan dalam Rapim TNI-Polri 2023 beberapa waktu lalu.

Satu di antaranya adalah ia menegaskan kembali agar TNI netral, tidak terlibat politik praktis, dan menjaga masyarakat agar tidak menjadi korban politik identitas pada Pemilu 2024.

TNI AL, kata dia, juga harus menjamin stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024 dan menjaga situasi kondusif pada setiap tahapan Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Ali saat Rapim TNI Angkatan Laut 2023 di Mabesal Cilangkap Jakarta Timur pada Senin (13/2/2023).

"Dan TNI-Polri harus netral. Ini saya ulangi kembali, TNI-Polri harus netral dan tidak terlibat politik praktis serta jaga agar masyarakat tidak menjadi korban politik dan politik identitas," kata Ali.

Selain itu, Ali juga menyampaikan kembali arahan presiden agar jajarannya terus aktif dan konsisten dalam memelihara stabilitas politik, hukum, dan hankam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tetap aman dan kondusif selama tahun 2023.

Ia juga meminta jajarannya memetakan potensi-potensi kerawanan pada setiap tahapan pemilu mengingat tahun 2023 sudah memasuki tahun politik. 

TNI AL, kata diaz harus memiliki sensitifitas dan sering turun ke lapangan agar kejadian-kejadian kecil bisa segera diredam. 

"Jangan sampai pada saat kejadian kita baru bingung, pontang-panting sibuk ke sana ke sini," kata dia.

Selain itu, ia mengarahkan jajarannya untuk terus mengawal dan aktif kerja sama dengan seluruh kementerian, lembaga,  komponen masyarakat secara profesional dalam mendorong upaya-upaya pembangunan dan meningkatkan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia juga menekankan arahan presiden agar TNI AL mewujudkan keamanan dan mengawal investasi di Indonesia.

Investasi, kata dia, merupakan kunci pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. 

"Bantu pemerintah dan kepala daerah untuk meningkatkan investasi dan menjamin stabilitas iklim investasi di Indonesia," kata Ali.

Selanjutnya, ia juga meminta jajarannya meningkatkan sinergitas dan profesionalisme dalam pelaksnaan tugas pokok dan fungsi pertahanan dan keamanan demi kedaulatan NKRI.

Kemudian, ia juga menekankan arahan presiden untuk menjamin kebebasan beragama dan beribadah. 

Kebebasan tersebut, kata dia, dijamin oleh konstitusi pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2.

"Dan TNI Polri harus mampu menjamin kebebasan beragama dan beribadah tersebut. Jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan," kata Ali.

Ali juga menyampaikan kembali penekanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Rapim Kementerian Pertahanan 2023 lalu.

Satu di antaranya adalah terkait dengan penggunaan produk industri pertahanan dalam negeri dan terkait pertahanan pulau besar dan gugus kepulauan.

Terkait dengan arahan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Ali menekankan kembali di antaranya terkait dengan kesiapsiagaan baik pasukan maupun alutsista TNI AL.

Baca juga: Rapim TNI 2023: Panglima TNI Ingatkan Sanksi Copot Jabatan Jika Gagal Atasi Karhutla Masih Berlaku

"Meningkatkan kesiapan operasional satuan-satuan TNI bagi personel maupun alutsistanya sehingga memiliki tingkat kediapsiagaan yang tinggi dan siap digerakkan kapanpun sesuai kebutuhan," kata Ali.

"Dari Bapak Panglima TNI bagaimana sebisa mungkin kita menyiapkan unsur yang ready to deploy dengan high alert yang bisa digerakkan dalam hitungan jam. Ini merupakan tantangan bagi komunitas logistik mungkin, untuk bisa bagaimana menyiapkan unsur sebaik mungkin," sambung dia.

Rapim tersebut diikuti 231 personel yang terdiri dari 120 Pati dan 111 Pamen baik tatap muka maupun vicon dari Mabesal, Koarmada RI, Kodiklatal, Pushidrosal, Koarmada I,II, III, Kolinlamil, Kormar, AAL, Seskoal, Puspenerbal, Lantamal dan Inkopal.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber peneliti Centre For Strategic And International Studies (CSIS) Edy Prasetyono, S. Sos., MIS., Ph.D dan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita Padjajaran Bandung Prof. Drs. Yanyan Mochamad Yani, MAIR., Ph.D.