TRIBUNNEWS.COM - PT PP Presisi Tbk atau biasa disebut PP Presisi tengah membuka lowongan kerja untuk posisi Legal.

Salah satu persyaratan pendaftar pada lowongan kerja PT PP Presisi ini ialah minimal lulusan Sarjana Hukum.

Lowongan kerja PT PP Presisi ini terbuka untuk fresh graduate maupun yang sudah memiliki pengalaman kerja.

Sebagai informasi, PT PP Presisi merupakan perusahaan konstruksi berbasis alat berat terkemuka di Indonesia.

Dikutip dari laman perusahaan, PT PP Presisi mampu melayani tujuh jasa konstruksi yaitu mulai dari civil work, ready mix, foundation, form work, erector, jasa pertambangan dan penyewaan alat berat secara terintegrasi yang memberikan nilai tambah kepada para konsumen.

Sementara itu mengutip unggahan pada akun Instagram resminya, berikut ini informasi persyaratan pelamar yang dibuka PT PP Presisi:

Baca juga: Lowongan Kerja BUMN PT PP Terbaru, Buka Pendaftaran hingga 20 Februari 2023

Persyaratan Pelamar:

1. Pria;

2. Usia minimal 23–27 tahun;

3. Pendidikan minimal S1 Sarjana Hukum;

4. Fresh graduate/berpengalaman sebagai legal staf minimal 1 Tahun;

5. Diutamakan memiliki Kartu Advokat yang baru di sumpah;

6. Mampu mengoperasikan Ms. Office;

7. Diutamakan memiliki kemampuan legal research;

8. Mengerti dan memahami perjanjian/kontrak;

9. Memahami dan mampu menyelesaikan pekerjaan di luar kantor (Advokasi Non/Litigasi);

10. Memiliki kemampuan administratif yang baik;

11. Teliti, loyalitas dan bertanggung jawab;

12. Bersedia bekerja lembur.

Untuk mendaftar lowongan kerja pada PT PP Presisi ini, pelamar dapat mengirimkan Curriculum Vitae ke email recruitment@pp-presisi.co.id dengan Subjek Nama_Posisi.

PT PP Presisi tidak menyebutkan kapan pendaftaran lowongan kerja untuk posisi Legal ini ditutup.

Baca juga: Lowongan Kerja PT KAI, Operasional dan Kondektur, Cek Syarat dan Dokumen yang Dibutuhkan

Adapun deskripsi pekerjaan posisi Legal pada PT PP Presisi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan dan/atau menyiapkan bahan, produk, materi hukum dalam penyusunan rancangan produk hukum terkait advokasi & litigasi, aksi korporasi, administrasi kontrak dan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang akan berlaku bagi perusahaan.

2. Mendampingi dan mengawasi proses pemenuhan syarat legalitas tender.

3. Mendampingi dan mengawasi kasus hukum seperti perdata, pidana, dan PTUN yang berkaitan dengan litigasi.

4. Mendampingi dan mengawasi pelaksanaan proses keterbukaan informasi setiap aksi korporasi sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal serta membantu anak perusahaan dalam melaksanakan aksi korporasi.

5. Menjadi counterpart bagi konsultan hukum atau lembaga hukum lainnya dalam penyelesaian permasalahan hukum.

(Tribunnews.com/Nurkhasanah)