Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Menantu Amien Rais Tegaskan: Kami Partai Ummat adalah Politik Identitas

Ridho mengatakan politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, tanpa moralitas agama.

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Menantu Amien Rais Tegaskan: Kami Partai Ummat adalah Politik Identitas
Fersianus Waku
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politik identitas.

"Kita akan secara lantang mengatakan, 'ya, kami Partai Ummat dan kami adalah Politik Identitas'," kata Ridho pada pidato pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat ke-I di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).

Ridho mengatakan politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, tanpa moralitas agama.

"Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik," ucapnya.

Karenanya, menantu Amien Rais ini menuturkan bahwa politik identitas adalah politik yang berpancasilais.

"Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya, justru politik identitas adalah politik yang pancasilais," ungkap Ridho.

Ridho mengungkapkan Partai Ummat akan membangun perjuangan dari masjid, sebagaimana Rasulullah Saw lakukan setelah hijrah.

Berita Rekomendasi

"Bagi ummat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keummatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik," ucap dia.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Ketua MPR Ajak Pemuka Agama Bantu Umat Menghindari Politik Identitas

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa seharusnya yang dilarang di masjid adalah politik provokasi, bukan politik ude dan gagasan.

"Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan, tapi politik provokasi, keduanya sangat lah berbeda; yang seharusnya dilarang bukanlah politik persatuan, tapi politik segregasi, sekali lagi, keduanya sangat lah berbeda," imbuhnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas