TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Senin (13/2/2023).

Sidang ini terkait pendaftaran Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Di mana dalam sidang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI disebut PKR inkonsisten soal Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). 

Dalam sidang yang berlangsung di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, semua Anggota Bawaslu berstatus sebagai terlapor 8 hingga 12. 

Untuk diketahui, PKR sudah pernah melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Bawaslu RI karena tidak lolos dalam pendaftaran calon peserta pemilu.

Hasil pemeriksaan, Bawaslu RI menyatakan KPU RI tidak terbukti melanggar administrasi.

"Teradu 8-12 ada inkonsistensi dalam menyikapi masalah Sipol sebagai alat bantu pendaftaran partai politik peserta pemilu," kata kuasa hukum PKR, Indra Priangkasa, di dalam sidang.

"Manifestasi inkonsistensi itu, tadi sempat disampaikan oleh teradu 8 sampai 12, bahwa flash disk (data keanggotaan PKR di dalam) diperiksa tapi lewat uji petik," tambahnya.

Uji petik artinya proses sampling. Sehingga tidak seluruh data diperiksa, melainkan sebagian saja yang dianggap mewakili populasi. PKR mempermasalahkan langkah Bawaslu ini.

"Ini bukan persoalan uji petik karena yang harus diperiksa itu 34 provinsi, sekian ratus kabupaten dan kota di tingkat kecamatan, tidak bisa hanya 1-2," ujar Indra.

"Kita berharap sebenarnya, dalam keberatan yang kami ajukan terhadap teradu 8-12, untuk memerintahkan teradu 1-7 (seluruh komisioner KPU RI) melakukan pemeriksaan fisik," sambungnya.

PKR lalu bersikeras ihwal tidak lolosnya mereka dalam pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 dikarenakan oleh penggunaan Sipol yang menurut mereka diwajibkan KPU RI.

Sehingga ketika menyampaikan data persyaratan pendaftaran tanpa lewat Sipol, PKR tidak lolos.

Anggota KPU RI Mochamad Afifuddin membantah hal tersebut. Pria yang akrab disapa Afif ini menegaskan keanggotaan PKR yang didaftarkan memang masih jauh dari syarat minimal.

Baca juga: Mantan Ketua DKPP Ingatkan KPU Tegak Lurus pada Ketentuan Hukum: Integritas Harga Mati